Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Kuasa Hukum : KPK ‘Stop’ Kriminalisasi Gubernur Papua

0 89

JAYAPURA, TN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta berhenti melakukan upaya kriminalisasi terhadap pejabat Pemerintah Provinsi Papua pasca dua pegawainya ‘kepergok’ melakukan upaya pengintaian terhadap pejabat Pemerintah dan DPR Papua di Hotel Borobudur 2 Februari silam.

Kuasa hukum Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, Stefanus Roy Rening kepada wartawan usai mewakili salah satu saksi yang di panggil Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan penganiayaan dua pegawai KPK pada Senin (11/2/2019) mengatakan insiden 2 Februari terjadi lantaran adanya sebab akibat.

“Kasus  itu ada penyebabnya, yang seharuanya di jelaskan oleh KPK secara transparan, jujur dan terbuka kepada publik,” kata Roy Rening

Justru kata Roy,KPK  terkesan berusaha menggeser fakta yang ada dengan kasus dugaan penganiayaan terhadap kedua pegawainya. 

“Ini yang menurut saya tidak fair. Apa yang terjadi saat ini adalah akibat sistem kerja KPK yang tidak professional, menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan, mempergunakan hukum untuk menakut-nakuti masyarakat,” tegas Roy yang saat itu membawa bukti berupa foto dua pegawai KPK yang tengah duduk di salah satu ruangan di Polda Metro Jaya, saat keduanya di bawa rombongan Pemprov Papua guna memastikan keabsahan keduanya sebagai pegawai KPK.

Kata Roy, saat kejadian di Borobudur, tidak ada satu pun barang bukti yang ditemukan, berkaitan dengan isu suap.

“Ini yang kita katakan bahwa pimpinan KPK beserta seluruh jajarannya telah melakukan upaya kriminalisasi terhadap pemerintah provinsi dan gubernur Papua. Oleh karena itu, pimpinan KPK harus menjelaskan secara terbuka,” katanya

Menurut Roy, hal ini menunjukkan sikap tidak percaya KPK terhadap Pemprov Papua dalam pengelolaan keuangan, dimana seharusnya insiden Borobudur itu tidak perlu terjadi. 

Apalagi, empat tahun belakangan, terhitung sejak 2015, KPK telah bekerja sama dan berkomitmen bersama-sama dengan Pemprov Papua dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

“Ini yang menjadi tanda tanya kami? mengapa mereka mengirim mata-mata lagi? Itu kan tandanya KPK tidak percaya gubernur Papua memimpin daerahnya. Padahal sudah ada kerjasama Pemprov dengan KPK. KPK harus jelaskan kepada publik, terutama rakyat di Papua, rakyat mau tahu, ada apa ini? Kita prihatin, kita tidak mau KPK dipakai sebagai alat politik untuk melakukan kriminalisasi terhadap pimpinan-pimpinan kami di daerah. Kami menolak itu,” kata Roy Rening.

Roy mengatakan, ada tiga Indikator Upaya Kriminalisasi yang sedang dilakukan lembaga antirasuah itu kepada Pemprov Papua. Pertama, para pegawainya yang datang ke Hotel Borobudur 2 Februari 2019 itu melakukan pemantauan, tidak sama sekali dibekali surat tugas. Kedua, jika KPK mengatakan ada tindak pidana korupsi yang diselidiki hingga mengirim pegawainya melakukan pemantauan, pertanyaannya tindak pidana korupsi yang mana?    dan selanjutnya  KPK katakan ada indikasi suap. 

“Nah, kalau ada, mana uangnya? Bukti uangnya mana? Semua tak ada bukti. Oleh karena itu, semua pimpinan KPK harus diajukan ke Dewan Kode Etik,” katanya. 

Terkait kasus dugaan tindak pidana yang membuat kliennya diperiksa hari ini, Roy Rening menjelaskan, apa yang disampaikan Juru Bicara KPK  Febri Diansyah adalah upaya pemutarbalikan fakta dalam upaya kriminalisasi itu.  Sambung Roy, bukti foto yang dipegangnya, terlihat jelas bahwasanya kedua korban tampak sehat tanpa luka sedikit pun saat berada di ruangan Mapolda Metro Jaya.

“Kalau betul itu wajahnya berdarah-darah, seperti yang  sudah viral dimana-mana, lah selama ini dia (kedua korban) sembunyi, berarti tipu,” tegas Roy

KPK harus jujur, terutama kepada orang Papua. Orang Papua tidak suka yang bohong-bohong. 

“Saya sudah print dengan foto (korban), foto besar. Saya perlihatkan kepada wartawan, ini faktanya. Saya ada di Polda. Jam 4 pagi kita pulang, mana ada hidungnya retak atau patah? Ini pembohongan,” katanya

Sementara, klaim KPK yang menuding Pemprov Papua menghalang-halangi kinerja KPK dalam melakukan aktivitas pemantauan dalam upaya pencegahan korupsi saat kejadian, menurut Roy hal itu tidaklah benar, karna fakta yang terjadi justru berbeda. Ia juga meminta KPK stop menyamakan kasus ini dengan kasus teror kepada KPK yang terjadi sebelumnya. Sebab kasus ini terjadi sangat situasional. 

Kata Roy, saat dia (korban) ditanya, kau siapa, dia tak jawab. Ditanya, kau kirim foto ke siapa, dia jawab ke keluarga. Setelah dirampas (handphonenya), barulah dilihat identitasnya dari KPK. Ditanya lagi, mana surat tugas? Jawabnya tidak ada. 

“itulah yang memancing emosional, sangat situasional, siapapun pasti melakukan itu. Apalagi pimpinannya dimatai-matai, diikut-ikutin oleh orang yang tidak jelas. Apalagi dalam WA mereka, ada foto gubernur Papua yang menjadi on target. Kita tersinggung dengan cara-cara kerja KPK seperti ini,” tegasnya.

Anda mungkin juga berminat