Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Izin Operasional PT. BPS “Dilirik” Bareskrim

0 158

Ambon, TN – Direktorat tindak pidana tertentu (Tipidter) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri “melirik” kasus dugaan perijinan operasional sejumlah perusahaan. Salah satunya, PT. Buana Pratama Sejahtera (BPS), yang mengelola kawasan pertambangan emas Gunung Botak, Kabupaten Buru.

Ini setelah Bareskrim meningkatkan status penanganan masalah tersebut.
Proses penyelidikan yang dilakukan Bareskrim selama ini, kini telah ditingkatkan menjadi penyidikan.

Tapi penyidikan yang dilakukan, hanya untuk PT. BPS. Sementara PT. Prima Indo Persada, PT. Citra Cipta Prima dan PT. Ski Global Energi, masih dalam penyelidikan.

Keempat perusahaan yang diijinkan Pemerintah Provinsi Maluku itu, untuk menangani dampak kerusakan lingkungan akibat tercemar bahan kimia sianida dan merkuri, diduga disalahpergunakan.

“Status kasus perijinan sudah ditingkatkan ke penyidikan. Peningkatan status hanya untuk PT. BPS. Sedangkan yang lain masih penyelidikan,” ungkap Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Muhamad Roem Ohoirat, kepada wartawan, di Ambon, Rabu (5/12).

Menurut dia, penyidik akan mengumpulkan sejumlah bukti keterlibatan pihak-pihak terkait yang bertanggung jawab.

“Kalau tersangka dalam kasus ini belum ditetapkan. Nah, penyidikan dilakukan untuk mengarah ke sana,” ujarnya.

Setelah dinaikkan ke penyidikan, tim penyidik Tipidter Bareskrim Polri, sambangi Kota Ambon, untuk memeriksa sejumlah saksi yang telah dilaksanakan dari tanggal 27 dan 28 November kemarin.

Sejumlah saksi yang diperiksa di Markas Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku, Kota Ambon, di antaranya Kepala Bidang Pertambangan Dinas ESDM Maluku, June Pattikawa, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Vera Tomasoa, Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Fauzan Chatib dan Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, Hendrik Far Far.

“Setelah naik penyidikan, tim melakukan pemeriksaan di Markas Ditreskrimsus. Mereka diperiksa sejak tanggal 27 dan 28 November,” jelasnya.

Tiga pejabat Pemprov Maluku yakni Vera Tomasoa, Fauzan Khatib dan Hendrik Far Far, itu diperiksa untuk ke dua kalinya. Pertama mereka dicecar sejumlah pertanyaan di Markas Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, termasuk Kadis ESDM Maluku Martha Nanlohy, beberapa waktu lalu.

Penanganan kasus pertambangan Gunung Botak sendiri mencuat, setelah peredaran bahan beracun dan berbahaya (B3) yang berdampak besar kepada kerusakan lingkungan sekitar.
Guna mengusut masalah itu, penanganannya terbagi dua.

Ditreskrimsus Polda Maluku tangani Penambang Emas Tanpa Ijin (PETI), sementara Bareskrim menyelidiki perijinan empat perusahan beroperasi.(*)