Upaya Berantas Korupsi, KPK Bentuk Komite Integritas di Papua Barat

0
102
Wagub Papua Barat membuka Workshop Tunas Integritas dan Pembentukan komite Integritas Papua Barat di Ruang Waisai, Lantai 5 Hotel Valdos Manokwari, Selasa (23/05/2017)

Manokwari,TN– Demi mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berintegritas di indonesia, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong setiap daerah untuk membangun budaya integritas nasional.
Pembangunan budaya integritas nasional merupakan upaya mendukung pemberantasan korupsi secara terintegritas yang melibatkan semua element masyarakat.
Ada beberapa daerah yang menjadi perhatian khusus KPK, dimana salah satunya adalah Provinsi Papua Barat dalam sorotan lembaga anti rasuah itu. Maka KPK bersama BKD PB menyelenggarakan Work Shop tunas integritas bagi pejabat administrator dan workshop pembentukan komite integritas.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Papua Barat, Mohammad Lakotani,S.H,M.Si ruang Waisai, Lantai 5 Hotel Valdos, Manokwari, Selasa (23/05/2017)
Dimana Work shop tunas integritas dimulai sejak tanggal 22 hingga 24 mei 2017, sedangkan Work shop pembentukan komite integritas berlangsung selama dua hari yang diikuti pimpinan SKPD di lingkungan Pemprov Papua Barat.
Wakil Gubernur Papua Barat, Mohammad Lakotani,S.H, M.Si dalam sambutannya mengatakan, program ini merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi yang selama ini dipandang kurang populer.
“Kita lebih kenal KPK dengan program penindakan, misalnya, tangkap tangan, penyidikan dan penyelidikan. Padahal KPK juga aktif melakukan upaya pencegahan seperti sosialisasi, LHKPN, Pendidikan anti korupsi di semua jenjang pendidikan dan workshop tunas integrasi” ujar Wagub Papua Barat.
Lakotani menegaskan, workshop tunas integritas ini sangat penting dilakukan karena saat ini korupsi di indonesia sudah sangat mengkhawatirkan, banyak pejabat yang tersangkut masalah korupsi, mulai dari tingkat mentri, gubernur, Bupati/ Walikota sampai pada pegawai kecil.
Korupsi di indonesia ini sudah masuk pada kategori ekstra ordinary crime sehingga perlu dilakukan penanganan yang luar biasa secara bersama-sama.
Orang kedua di Pemprov Papua Barat ini berharap, melalui kegiatan ini bisa terbentuk komite integritas dan tumbuh tunas-tunas integritas di daerah ini yang memiliki keiklasan serta kebijakan yang tinggi untuk melakukan, Re-framing kultur atau budaya agar perubahan dapat lebih mudah dan cepat, tidak membutuhkan energi besar, namun membuka kesempatan seluas-luasnya bagi semua elemen bangsa dalam pemberantasan korupsi.
Kemudian Utilasi fenomena perilaku otomatis bagi perubahan diri, keluarga, organisasi dan bangsa serta lebih jauh lagi dengan menciptakan peradaban yang lebih baik.(***)

Tinggalkan Komentar