Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

LP3BH Minta Penyidikan Kasus Korupsi KONI PB Jangan Sebatas AR dan YR

0 2

MANOKWARI,TN- Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manowkari mendukung desakan dan pernyataan anggota DPR RI asal Provinsi Papua Barat, Jimmy Demianus Ijie tentang pentingnya aparat penegak hukum menindak-lanjuti dugaan korupsi dana hibah KONI Papua Barat tahun anggran 2012-2013.

“Desakan Pak Ijie agar petinggi KONI PB seperti bendahara perlu diperiksa kembali menurut pandangan saya dari sisi hukum pidana ada benarnya, karena mantan Bendahara KONI Papua Barat Ibu Sri, urgen untuk dipanggil dan dimintai keterangan kembali oleh aparat penegak hukum, baik di Polda Papua Barat maupun di Kejaksaan Tinggi Papua” tulis Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy melalui press releasenya yang diterima media ini, Senin (09/10/2017)

Dengan telah dilimpahkannya berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) atas nama tersangka YR ke Kejaksaan Tinggi Papua, maka upaya menguak secara terang benderang kasus KONI PB akan makin jelas dan terbuka.

“Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika persidangan atas nama tersangka/terdakwa Renwarin dimulai di pengadilan tipikor Manokwari, maka sejumlah fakta bakal muncul dari surat dakwaan, eksepsi bahkan keterangan para saksi maupun si tersangka/terdakwa sendiri” ujarnya

Sehingga kans untuk adanya beberapa calon tersangka baru muncul bakal makin terbuka dan jelas, dan tidak berhenti hanya pada mantan petinggi KONI PB seperti AR dan YR

LP3BH mendesak bendahara KONI dan juga mantan Ketua Umum KONI PB penting untuk dipanggil dan dimintai keterangan lagi oleh penyidik tipikor di Polda Papua Barat ataupun di Kejati Papua.

Selain itu terkaiat dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dari Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat kepada KONI Provinsi Papua Barat tahun 2012-2013 mencapai  Rp167 Milyar  yang di dalamnya sudah jelas tidak ada peruntukan bagi pembangunan Kantor KONI PB, namun ternyata ada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Barat, Abia Ullu dan ini menjadi penting untuk diperiksa oleh aparat penegak hukum.

Selain itu, dalam proses pemindah-bukuan dana hibah bagi KONI Papua Barat senilai 4,8 Milyar rupiah pada 1 Juli 2013 dan 14 Milyar rupiah pada 2 Juli 2013 oleh terpidana AR dan bendahara KONI PB, Zainab Uswanas. Pemindahbukuan tersebut terjadi dari rekening KONI PB ke rekening pribadi terpidana AR di Bank BRI Cabang Manokwari.

“Ini menjadi pintu masuk baru menurut pandangan saya dari sisi hukum pidana yang seyogyanya dapat dimulai penyelidikan baru oleh penyidik tipikor dan TPPU di Polda Papua Barat maupun di Kejati Papua atau Kejari Manokwari” pungkasnya.

Hal ini sudah pasti dapat menyeret karyawan PT.BRI Cabang Manokwari yang terlibat dalam proses pemindahbukuan tersebut, karena asal uang yang dipindahbukukan tersebut adalah uang KONI PB dan bukan milik pribadi terpidana AR

Perbuatan yang sama juga terjadi di Bank Mandiri Cabang Manokwari, dimana terpidana Albert Rombe telah memindah-bukukan dana milik KONI PB sejumlah 18,8 milyar rupiah dari rekening KONI PB ke rekening pribadinya di bank tersebut secara melawan hukum tentu.

Hal ini pun terjadi tentu karena ada keterlibatan Pimpinan dan karyawan PT.Bank Mandiri Tbk, Cabang Manokwari, sehingga mereka juga perlu dimintai keterangannya oleh aparat penegak hukum.

Dengan demikian kami memandang bahwa sudah saatnya memang, para aparat penegak hukum, khususnya penyidik dan penyelidik di Polda Papua Barat, Kejati Papua dan Kejari Manokwari membuka kembali pengusutan atas dugaan tipikor dan TPPU dalam kasus pengelolaan dana hibah provinsi Papua Barat kepada KONI Papua Barat tahun anggaran 2012-2013 tersebut.(***)

Anda mungkin juga berminat

Tinggalkan Komentar