Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Soleman Suu: Pemda Harus Ganti Rugi 35 Triliun

0 285

Sorong, TN – Pihak penggugat sengketa lahan marga Suu, Soleman Suu menuntut pemerintah kabupaten (pemkab) Sorong harus membayar ganti rugi lahan sebesar 3.500 hektar sebesar Rp35 triliun. Hal tesebut disampaikan olehnya, Selasa (6/2) saat sidang perdana gugatan ganti rugi tanah yang akhirnya tepaksa ditunda hingga pekan depan.

Tuntutan dalam jumlah yang sangat besar itu, ditegaskan oleh Soleman harus dilakukan secara tunai dan dirinya tidak akan menerima alasan apapun dari pihak pemkab untuk melakukan pembayaran dalam bentuk cicilan.

“Pemerintah Kabupaten harus membayar ganti rugi sebesar Rp 35.580.000.000.000. Semuanya dibayar tunai, jangan ada alasan tahun ini dianggarkan sekian dan seterusnya,” tegas Soleman.

Menurut Soleman lahan sebesar 3.500 hektar itu tidak pernah dilepaskan oleh marga Suu. Dirinya juga menjelaskan bahwa walaupun ada perwakilan yang melakukan pelepasan, harus dilampirkan bukti tertulis agar dapat dipertanggung jawabkan.

“Itu adalah hak saya, kata Soleman Suu. Sekalipun Bupati telah berganti, permasalahan ini harus diperhatikan betul,” tambah Soleman.

Oleh karena itu, Soleman akhirnya melayangkan gugatan kepada Bupati Sorong dan Kepala Dinas transmigrasi kepada pengadilan untuk menyelesaikan masalah sengketa lahan tersebut. Namun sayangnya pada sidang perdana, kedua tergugat tidak dapat hadir dalam sidang.

Sementara itu, kuasa hukum tergugat, Christopher Tutuarima mengatakan penundaan sidang hanya karena masalah administrasi.

“Kami telah mendapatkan surat kuasa, hanya saja belum ditanda tangani oleh Bupati Sorong,” jelasnya saat dihubungi melalui telepon selulernya.

Walaupun demikian, Christopher mengaku pihaknya akan tetap hadir pada sidang yang akan digelar pada pekan depan. Dikatakan pula bahwa permasalahan lahan ini sudah lama adanya dan merupakan program dari pemerintah pusat yang telah berjalan hingga seluruh daerah di Indonesia.

“Sayangnya orang-orang yang menyebut dirinya sebagai pemilik tanah adat dan merupakan ahli waris yang saat tanah itu dilepaskan belum lahir atau masih anak-anak. Sehingga perbuatan hukumnya mereka sama sekali tidak tahu, sekarang barulah mereka menuntut kepada pemkab Sorong,” terang Christopher. (deo/mdl)