Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Soal logo, Pieter Mambor Laporkan ke Ombudsman

0 23

Manokwari,TN– Sebagai tindak lanjut dari langkah-langkah hukum yang sedang dijalankan saat ini terkait hak jasa merek logo lambang daerah Provinsi Papua Barat, maka Kuasa Hukum Pieter Mambor telah menyampaikan laporan ke Komisi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua Barat di Manokwari, belum lama ini.

Kuasa Hukum Pieter Mambor, Yan Christian Warinussy, S.H kepada wartawan di Manokwari, Jumat (28/04/2017) mengatakan, Laporan ini disampaikan terkait sikap Gubernur Provinsi Papua Barat yang sama sekali tidak memberikan respon dan atau tanggapan terhadap segenap surat pemberitahuan maupun somasi dari klien sejak tahun 2015 hingga 2016 yang lalu.

Hal ini cenderung dipandang melanggar amanat Undang Undang Nomnor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tersebut.

Selaku kuasa hukum Tuan Pieter Mambor, pemilik hak jasa mereka logo lambang daerah Provinsi Papua Barat tersebut, kami telah mengirimkan surat pemberitahuan hukum dan mohon solusi nomor 032/SK/KHA-YCW/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015, tapi tidak pernah mendapat tanggapan dari Gubernur Provinsi Papua Barat kala itu Abraham Octavianus Atururi.

“Kemudian kami mengirimkan Somasi Pertama dengan surat nomor 060/SK/KHA-YCW/IX/2015 tanggal 28 September 2017 dan dilanjutkan dengan Somasi Kedua dengan surat nomor 001/SK/KHA-YCW/I/2016 tanggal 05 Januari 2016” ujarnya.

Namun demikian surat somasi pertama maupun somasi kedua tersebut juga sama sekali tidak pernah mendapat tanggapan tertulis maupun lisan dari Gubernur Provinsi Papua Barat.

Bahkan kendatipun pihaknya menyampaikan tembusan dari surat tersebut kepada Pimpinan DPR Provinsi Papua Barat sebagai lembaga representasi rakyat serta Pimpinan MRP Provinsi Papua Barat sebagai lembaga yang mewadahi perlindungan hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP) sebagaimana halnya klien kami Pieter Mambor.

Namun demikian pimpinan dan anggota dari DPR Provinsi Papua Barat maupun Pimpinan dan anggota MRP Provinsi Papua Barat juga sama sekali tidak pernah merespon dan atau paling tidak memanggil dan meminta keterangan dari kami selaku Kuasa Hukum maupun klien kami Seniman OAP Pieter Mambor yang juga sudah ikut berjasa dalam proses awal lahirnya Provinsi Papua Barat ini.

Inilah hal-hal yang melatar belakangi klien kami dan kami selaku kuasa hukumnya untuk menyampaikan laporan kepada Ombudsman melalui Perwakilan Provinsi Papua Barat kemarin pagi.

Selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku, kami akan menunggu tanggapan dan respon dari Ombudsman dalam jangka waktu 14 hari setelah menerima laporan kami tersebut.(*)