Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Soal IPAL MRPB, LP3BH Desak PANSEL Buat LP

0 40

MANOKWARI,TN- Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy,S.H mendesak Panitia Seleksi Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRP PB) untuks segera membuat laporan polisi (LP) atas dugaan adanya tindak pidana pemalsuan ijasah oleh sekitar 50 orang calon anggota MRP PB yang sudah ditemukan datanya.

Laporan Polisi tersebut dapat disampaikan melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Papua Barat pada setiap harinya sepanjang 1 kali 24 jam setelah diketahui adanya dugaan tindak pidana pemalsuan menurut amanat pasal 378 KUH Pidana tersebut.

Baik calon yang sudah lolos hingga tahapan tes tertulis maupun mereka yang sudah jatuh semuanya harus diproses secara hukum, agar menjadi pembelajaran bagi semua lapisan masyarakat akan adanya resiko hukum dari tindak pidana pemalsuan identitas, termasuk surat tanda tamat belajar atau ijasah tersebut.

LP3BH mendesak Obed Arik Ayok Rumbruren dan seluruh panitia seleksi agar segera melaporkan indikasi pemalsuan ijasah tersebut secara hukum dengan membuat laporan polisi ke SPKT Polda Papua Barat demi penegakan supremasi hukum di Tanah Papua, khususnya di wilayah Provinsi Papua Barat.

“Sebagai salah satu abdi hukum di daerah ini, saya juga mendukung langkah verifikasi yang bakal dilakukan oleh pansel terhadap status dan eksistensi ijasah para calon anggota MRP PB dengan hendak menghadirkan dan atau meminta dokumen transkrip nilai, kartu mahasiswa, kartu hasil studi (KHS) dan kartu rencana studi (KRS). Ini merupakans alah satu kunci untuk membongkar ketidakjujuran para calon yang berniat memalsukan identitas pendidikannya tersebut” kata Yan Warinussy melalui press releasenya yang diterima media ini, Sabtu (17/06/2017)

Namun demikian cara lain yang penting dan mendesak dewasa ini adalah dengan segera pansel membuat laporan polisi atas dugaan adanya tidank pidana penipuan dan atau pemalsuan ijasah tersebut kepada pihak yang berwajib (polisi).

Ini demi kepentingan penegakan hukum, tetapi juga untuk memberikan pelajaran kepada si pemalsu ijasah tersebut agar tidak menimbulkan kesan bahwa orang asli Papua (OAP) suka menggampangkan segala cara, termasuk cara melawan hukum demi memperoleh sesuatu jabatan apapun di negara ini, seperti halnya untuk menduduki kursi anggota MRP yang mulia tersebut.

Sebab OAP sudah berhubungan dengan dunia pendidikan sejak jaman awal pekabaran injil dahulu, misalnya dengan dibukanya sekolah alkitab oleh zendeling Ottow dan Geissler di Pulau Mansinam maupun Kwawi dan terus merambah ke seluruh pelosok Tanah Papua hingga hari ini dengan adanya berbagai jenjang pendidikan dari dasar hingga perguruan tinggi.

Sebelumnya, Jubir Pansel MRPB, Filep Wamafma mengatakan, pihaknya akan melakukan Laporan Polisi jika calon MRPB yang terindikasi menggunakan ijasah palsu tidak mengkarifikasi.

“Jika sampai tahapan tes tertulis hari senin calon anggota MRPB yang terindikasi menggunakan ijasah palsu tidak mengkarifikasi ke Pansel maka kami buat LP, Kami terbuka kepada pihak penegak hukum” ujarnya.(***)