Sidang Perdana Pra Peradilan, Termohon Hadir Tanpa “Administras”

0
114
Kuasa Hukum Pemohon Pra Peradilan, Yan Christian Warinussy,S.H

MANOKWARI,TN- Sidang perdana Praperadilan Nomor : 03/Pen.Prap/2017/PN.Mnk atas permohonan dari Ferdy alias Mas Bro selaku Pemohon terhadap Kapolres Manokwari selaku termohon dimulai, Juma’t (04/08/2017) dipimpin hakim tunggal Faisal M.Kossah, SH dibantu Panitera Pengganti Baharim L.Siantar, SH.

Agenda sidang perdana adalah mendengar pembacaan pokok permohonan pemohon sesuai amanat pasal 77 KUHAP dan disertai adanya penambahan 1 (satu) point pada posita permohonan, yaitu point 16 mengenai pelanggaran termohon pra peradilan atas isi pasal 109 yang sudah dirubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017.

Dimana amanat pasal 109 berdasarkan putusan MK tersebut mengamanatkan termohon praperadilan harus memberitahukan dimulainya penyidikan dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kepada penuntut umum dengan memberikan salinan SPDP tersebut kepada pelapor/korban serta terlapor/tersangka.

Hal ini penting agar baik pelapor/korban maupun terlapor/tersangka (pemohon praperadilan) dapat mempersiapkan segenap hal dalam membela dirinya dalam proses hukum terkait perkara tersebut.

“Selaku Kuasa Pemohon praperadilan kami memandang hal ini akan sangat berpengaruh penting dalam konteks pemahaman dan pengetahuan tersangka dalam memperjuangkan hak-haknya sebagaimana dijamin di dalam pasal 50 sampai dengan pasal 68 KUHAP” tulis Kuasa Hukum Pemohon, Yan Christian Warinussy,S.H melalui press releassenya yang diterima Teropong News, Jumat (04/08/2017)

Dalam permohonannya menyatakan bahwa perpanjangan penahanan yang dilakukan terhadap pemohon praperadilan adalah tidak sah berdasarkan pasal 29 ayat (1) KUHAP juncto pasal 16, pasal 17, pasal 20, pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP serta pasal 50 ayat (1) KUHAP
Serta hak-hak permohon praperadilan sebagai tersangka yang dilindungi dalam pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) KUHAP juncto pasal 2 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

Juga pemohon praperadilan mempersoalkan sah tidaknya penyidikan atas dirinya yang dinilai kurang alat bukti sebagaiman dimaksud dalam pasal 184 KUHAP yang minimal harus dengan 2 (dua) alat bukti.

“Sidang kali ini rupanya baru diketahui oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Manokwari AKP Diego A.Kakori dari whatsapp (WA) nya, sehingga yang bersangkutan “tergesa-gesa” datang ke pengadilan “tanpa administrasi”. Yaitu tanpa dilengkapi dengan surat tugas atau surat kuasa sesuai amanat KUHAP dan hukum perdata Indonesia (KUH Perdata)” tambah Yan.

Sidang ditunda ke hari Senin (7/8) dengan agenda menerima jawaban dari Kapores Manokwari selaku termohon praperadilan atas permohonan praperadilan dari Ferdy alias Mas Bro berikut perubahannya tersebut.(***)

Tinggalkan Komentar