Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Rekomendasi KPK Belum Berjalan di Papua dan Papua Barat

0 132

Sorong, TN – Komisi Pemeberatas Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa provinsi Papua dan Papua Barat hingga saat ini masih belum membangun sistem pencegahan korupsi sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Wakil ketua KPK, Laode M. Syarief menerangkan bahwa dua provinsi tersebut sedang berada dibawah pendampingan untuk membangun sistem pencegahan korupsi.

“KPK telah dan sedang menyupervisi Papua dan Papua Barat tapi sejumlah rekomendasi KPK untuk pengadaan barang jasa, perizinan satu pintu, perbaikan inspektorat belum dijalankan sepenuhnya,” ujar Wakil Ketua KPK, Laode M Syarief seperti yang dilansir dari TeribunNews.com, Jumat (2/2/2018).

Menurut Syarif, pemerintah provinsi (pemprov) Papua dan Papua Barat dianggap belum ada keingingan untuk membangun sistem tersebut. Ia menegaskan pihak KPK tidak akan segan-segan melakukan proses penegakan hukum jika ditemukan bukti yang cukup.

“Proses penegakan hukum sedang berjalan untuk beberapa kasus pengadaan. KPK juga bekerja sama dgn polisi dalam mengawal beberapa kasus yg ditangani oleh Polri,” kata Syarief

Terkait dengan pendampingan yang dilakukan KPK atas dasar kedua provinsi tersebut mengelola dana otonomi khusus (otsus) dari pemerintah pusat dengan nilai yang sangat besar. Dari pendampingan itu, KPK merkomendasi penerpatan sistem ePlaning, eBudgeting, dan eProcurement yang berkaitan dangan pengadaan barang dan jasa, perizinan satu pintu dan peningkatan kapasitas inspektorat. Proses kordinasi dan supervisi itu sendiri sudah berjalan sejak tahun 2016.

Berdasar informasi yang dihimpun, Papua dan Papua Barat telah menerima Rp67 triliun dana otsus dari pemerintah pusat. KPK saat ini sedang mengusut kasus dugaan korupsi proyek pengadaan pekerjaan peningkatan jalan Kemiri-Depapre, Jayapura pada APBDP Papua tahun anggara 2015 yang menjerat Kadis PU Papua, Maikel Kambuaya dan pimpinan PT Bentuni Energy Persada, David Manibui. (mdl)

Tinggalkan Komentar