Penyidik Tetapkan 10 Tersangka  Korupsi di Raja Ampat

0
269

Waisai, TN – Penyidik Polres Raja Ampat tetapkan sepuluh tersangka dalam dua kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Dua kasus tersebut diantaranya, Pematangan tanah kantor Badan Penanggulangan Becana Daerah (BPBD) tahun anggaran 2013 dan tindak pidana korupsi penataan taman pelabuhan perhubungan Waisai tahun anggaran 2011. Demikian disampaikan Kapolres Raja Ampat, AKBP Mario Christy Panca Siregar,SIK, melalui Kasat Reskrim, AKP. Robin Kumbarayuda, S. Sos diruang kerjanya, (senin, 1/0517).
Penyidik sudah tetapkan tersangka untuk pematangan tanah kantor BPBD, ada 6 tersangka. Dan untuk penataan taman juga sudah kami tetapkan 4 tersangka. Dari Ke-10 tersangka tidak lain yakni Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) da penyedia jasa.
“Kita juga sudah memeriksa 12 saksi dan 3 saksi ahli untuk kasus pematangan tanah. Sedangkan untuk penataan taman juga sudah kami periksa saksi-saksinya, dan semuanya progres. Sehingga dalam waktu dekat kami akan melakukan upaya paksa jika para tersangka tidak menghormati hukum”,Jelas Robin. 
Kasat Reskrim Polres Raja Ampat, AKP. Robin Kumbarayuda, S. Sos juga mengatakan bahwa berkas-berkas untuk dua kasus ini sudah dilengkapi. Dan kami sudah melayangkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Dan sudah berkordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kejaksaan sorong. 
“Kami juga berkordinasi dengan KPK, dan juga LKPP untuk sama-sama mengawal kasus ini. Dokumen-dokumen pendukung sudah kami lengkapi. Tentu kami juga menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah”,Ujarnya. 
Robin juga menjelaskan bahwa anggaran yang digunakan dalam proyek pematangan tanah kantor BPBD, bersumber dari APBD tahun 2013 sekitar Rp 3,3 miliar. Sedangkan proyek penataan taman pelabuhan dari APBD tahun 2011 sekitar Rp 1,6 miliar. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), proyek pematangan tanah kantor BPBD terdapat kerugian negara senilai Rp 905.315.547,36 dan penataan taman senilai Rp 911.292.487,67.
“oleh sebab itu, ke-10 tersangka di jerat dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Tipikor). Dengan ancaman hukuman, paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun kurungan, serta denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling besar Rp 1 miliar”, tutupnya.(*)

Tinggalkan Komentar