Pemda PB Didorong Bentuk Perwakilan Komnas HAM

0
37
Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Ch. Warinussy,S.H

Manokwari TN,Com- Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia di Tanah Papua, Yan Christian Warinussy,S.H mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Papua Barat agar segera berperan aktif dalam pembentukan Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) di Manokwari, ibukota Provinsi Papua Barat.

Pembentukan Perwakilan Komnas HAM di Provinsi Papua Barat merupakan bagian dari amanat Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana dirubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Terhadap Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang Undang.

Hal tersebut tersirat jelas di dalam amanat pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang berbunyi “Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan penduduk Provinsi Papua (Papua Barat) wajib menegakkan, memajukan, melindungi, dan menghormati Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua (Papua Barat)”

Selanjutnya di dalam Pasal 45 ayat (2) disebutkan “Untuk melaksanakan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah membentuk perwakilan Komnas HAM, Pengadilan HAm, dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Provinsi Papua (juga Provinsi Papua Barat) sesuai dengan peraturan perundang-undangan,….”

Dengan demikian maka dalam konteks operasionalisasi kerja dan dukungan finansial bagi keberlangsungan kegiatan rutin dari Perwakilan Komnas HAM di Manokwari itu kelak adalah menjadi tanggung-jawab juga dari Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat.

Sebab pada bulan Oktober 2016 yang lalu sepeninggal aksi damai HAM yang dikoordinir oleh LP3BH Manokwari serta kunjungan investigasi dari Komisioner Komnas HAM Natalius Pigay telah direkomendasikan melalui DPR Provinsi Papua Barat tentang pentingnya kehadiran fisik dari Perwakilan Komnas HAM di daerah ini.

Sehingga tentu dalam segenap rencana penganggaran serta rencana pembangunan di provinsi Papua Barat sejak kini penting untuk memasukkan point mengenai eksistensi Perwakilan Komnas HAM beserta segenap konsekuensi pembiayaannya sebagai bagian dari tanggung-jawab Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat.

Hal ini sangat penting demi terwujudnya kehendak rakyat Papua, dalam konteks upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam arti luas serta mendukung gerakan penegakan hukum di Indonesia, khususnya di Provinsi Papua Barat sesuai latar belakang lahirnya kebijakan Otonomi Khusus Bagi Tanah Papua berdasarkan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2008.(*)

Tinggalkan Komentar