Melawan Lupa, Mengenang Peristiwa Biak Berdarah

0
182
Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy,S.H

MANOKWARI, TN- Kamis 6 Juli 2017 genap 19 tahun peringatan peristiwa dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)  Berat di lokasi Menara air Panas 2, Kelurahan Burokub, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, 6 Juli 1998 silam.

Berdasarkan laporan investigasi pelanggaran HAM dari Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (ELS-HAM) Papua yang berjudul : Nama Tanpa Pusara, Pusara Tanpa Nama disebutkan terpadat korban-korban : meninggal dunia 8 orang, hilang 3 orang, luka berat 4 orang yang sempat dievakuasi ke Makassar, Sulawesi Selatan, luka 33 orang, penahanan sewenang-wenang serta penyiksaan 50 orang juga mayat misterius 32.

Sayangnya hingga 19 tahun berlalu, Komnas HAM sebagai lembaga yang diberi kewenangan mengambil langkah hukum menurut Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM dan Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM sama sekali belum melakukan tindakan apapun dalam menyikapi dan atau berupaya mengungkapkan kasus Biak Berdarah 6 Juli 1998 tersebut.

Menurut pandangan Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari serta sebagai peraih Penghargaan Internasional di Bidang HAM “John Humphrey Freedom Award” Tahun 2005 dari Canada.

Bahwa kasus Biak berdarah memiliki indikasi kuat terjadinya pelanggaran HAM Berat sebagaimana dimaksud dalam amanat Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 dari Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

Sehingga sekarang ini diperlukan peran semua elemen masyarakat sipil seperti gereja dan adat untuk bersama-sama dengan para korban dan atau keluarganya untuk mendesak

“Pemerintah Indonesia melalui Komnas HAM, guna membuka dan menyelidiki serta mengungkap tabir gelap” dari kasus Biak Berdarah yang menelan banyak korban tersebut secara hukum” tegas Warinussy melalui press release yang diterima Media ini, Kamis (06/07/2017)

Desakan tersebut dapat dilakukan pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc sesuai amanat Pasal 43 dan Pasal 44 dari Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM melalui  keputusan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Jika semua mekanisme tersebut senantiasa sulit untuk memberi jawaban terhadap upaya pencarian dan pencapaian rasa keadilan bagi para korban, maka LP3BH bersama seluruh elemen masyarakat sipil mendesak kasus Biak Berdarah tersebut dapat dipertimbangkan untuk didorong diselesaikan dengan menggunakan mekanisme internasional berdasarkan Statuta Roma.(***)

Tinggalkan Komentar