Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

LP3BH : Penambang Kecil Ditahan, Kenapa Pemilik Alat Berat Bebas Keliaran..?

0 35

MANOKWARI,TN- Penasihat Hukum tersangka Ramli Antana, Rupidi, Rahman Lamma, Alam, Jumardin dan H.Syamsul Bahri yang diduga melakukan tindak pidana penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sesuai amanat pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) dan atauayat (5) dari Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam hal ini Kuasa Hukum penambang emas tanpa Ijin, Yan Christian Warinussy,S.H mempertanyakan penangkapan dan penahanan serta proses perkara atas nama keenam kliennya yang hingga saat ini masih berlangsung di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit.Reskrimsus) Polda Papau Barat.

Sementara beberapa orang terduga lainnya yang menjadi pemilik dari sejumlah alat berat untuk kepentingan penambangan tersebut maupun pemilik helikopter yang digunakan dalam kegiatan di Kali Wasirawi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari sama sekali tidak disentuh oleh Polda Papua Barat.

“Para klien saya ini hanya menjadi penambang dan pemberi modal kerja saja, sementara baik si pemilik alat berat dari luar Manowkari maupun yang diantaranya adalah pengusaha besar di Manokwari sama sekali tidak disentuh, juga para pemberi ijin lokasi kerja dari pihak masyarakat adat setempat” ungkap Warinussy melalui press releasenya yang diterima Teropong News, Rabu (21/06/2017)

Kata Yan, Karena kliennya ada yang sudah membayar lokasi sebagai wilayah penambangan di Kali Wasirawi, masing-masing dengan biaya sejumlah 30 juta rupiah dan diterima oleh pemilik hak ulayat adat yang diantaranya bermukim di SP3 Prafi, Kabupaten Manokwari.

Itu artinya si pemberi ijin lokasi penambangan dari pihak masyarakat adat seharusnya juga dimintai pertanggung jawabkan hukumnya oleh penyidik dari Polda Papua Barat dalam perkara ini.

“Sebagai Penasihat Hukum dari Ramli Antana, dkk saya sudah mengajukan permohonan penangguhan penahanan dan atau pengalihan jenis penahanan bagi para klien saya. Permohonan tersebut tertanggal 15 Mei 2017 yang lalu, tapi belum mendapat respon dari Kapolda Papua Barat melalui Direktur Reserse Kriminal Khusus” ujarnya.

Warinussy merencanakan untuk melakukan langkah pra peradilan atas penatapan status keenam kliennya sebagai tersangka oleh Polda Papua Barat dan juga mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum melalui Pengadilan Negeri Manokwari.(***)