Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

LP3BH Minta Polres Telwon Jangan Lindungi Oknum DPRD

0 0

Manokwari,TN- Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari meminta kepada Kapolres Teluk Wondama untuk tidak melindungi tersangka tindak pidana pemalsuan dokumen yang juga oknum anggota DPRD setempat.

Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy,S.H, melalui press releasenya menyatakan, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/27/IV/2014/papua/Res Luk Wondama tanggal 22 April 2014, kliennya Magdalena, S.Th, M.Pd.K telah melaporkan dugaan tindak pidana pemalsuan surat di Polres Teluk Wondama terhadap terlapor YR

Laporan tersebut sudah diselidiki hingga ditingkat ke tahap penyidikan dengan penatapan oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Teluk Wondama asal Partai Demokrat tersebut sebagai tersangka oleh Satuan Reserse Kriminal (Sat.Reskrim) Polres Teluk Wondama.

Hal itu terbukti dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/50/V/2014/Reskrim tanggal 21 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh Ksat Rekrim Polres Teluk Wondama, Inspektur Polisi Satu Febriadi Silvano Muabuay.

Proses penyidikan perkara dugaan tindak pidana pemalsuan surat yang menyeret oknum anggota DPRD Kabupaten Teluk Wondama atas nama Yermias Rumkorem dari Partai Demokrat tersebut sebenarnya sudah lengkap dan seharusnya segera dapat diserahkan oleh Polres Teluk Wondama kepada Kejaksaan Negeri Manokwari, guna dibawa ke Pengadilan Negeri Manokwari.

Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari yang ditanda tangan oleh Kepala Seksi Pidana Umum, Irna Indira.R.SH bernomor : B-360/T.1.12/Epp.1/04/2015 tanggal 30 April 2015 perihal pemberitahuan hasil penyidikan perkara tindak pidana atas nama Tersangka Yermias Rumkorem yang disangka melanggar Pasal 263 ayat 1 KUH Pidana sudah lengkap.

“Sayang sekali karena sejak surat tersebut yang berkode P-21 telah dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Manokwari sejak 30 April 2015, tapi hingga kini berusia lebih dari 2 (dua) tahun, Polres Teluk Wondama belum juga melakukan salah satu tanggung jawabnya sesuai amanat Pasal 110 ayat (4) dan Pasal 139 KUHAP” ungkap Warinussy, S.H melalui press releasenya yang diterima media ini, Minggu (04/06/2017)

Kuasa Hukum pelapor menilai bahwa ada kesan Polres Teluk Wondama dengan sengaja melindungi dan “mendiamkan” penyerahan berkas perkara bersama tersangka Yermias Rumkorem tersebut yang juga adalah anggota DPRD setempat kepada Kejaksaan Negeri Manokwari selama lebih dari 2 tahun ini.

Hal ini sangat melanggar hak-hak klien kami sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAp maupun Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

Sehingga diperlukan adanya perhatian dan perintah dari Kapolda Papua Barat untuk mendesak Kapores Teluk Wondama dapat menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai penyidik sebagaimana diatur di dalam KUHAP sesuai prosedur dan mekanisme formal hukum acara pidana di Indonesia.(***)

Anda mungkin juga berminat

Tinggalkan Komentar

%d blogger menyukai ini: