LP Visiatma “Tertahan”, Polda PB “Masuk Angin”..?

0
89
Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy,S.H

MANOKWARI, TN- Sudah tiga bulan Hj Ida Centya Adam membuat laporan melalui Setral Pelayanan Kepolisian Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Papua Barat untuk diproses di Direktorat Reserse dan Kriminal Umum (Dit.Reskrimum) tapi belum nampak ada kemajuan berarti.

Bahkan terkesan Laporan Polisi Nomor : LP/117/IV/2017/Papua Barat/SPKT tanggal 27 April 2017 tersebut “tertahan” di meja penyidik dan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dir.Reskrimum), kelihatannya tidak ada tanda-tanda bakal ditindak-lanjuti secara hukum.

“Kami dan klien kami menduga mungkin pimpinan Direktorat Reskrimum Polda Papua dan jajaran penyidiknya “masuk angin”, karena beberapa bulan lalu sebelum lebaran, penyidik justru begitu aktifnya mendatangi tempat domisili terlapor atas nama Yana Sofyan Panigoro dan Zulkifli Hassan” kata Kuasa hukum PT Visiatama Bangun Megah, Yan Christian Warinussy,S.H kepada wartawan di Manokwari, Jumat (04/08/2017) malam.

Lanjut Warinussy, Kedua-duanya adalah Direktur Utama pada PT.Medco Papua Hijau Selaras (MPHS) yang diduga telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap kliennya Hj.Ida Centya Adam sebagai Direktur PT.Visiatama Bangun Megah (VBM).

Sementara pada hari Sabtu, 13 Mei 2017 lalu, penyidik Polda Papua Barat telah turun melakukan pengecekan lokasi dan pemotretan (pengambilan gambar) demi kepentingan penyidikan atas perkara ini.

Namun demikian hingga saat ini perkembangan penyidikan perkara yang terindikasi kuat unsur pidana penipuannya, sama sekali belum berjalan maju alias “terhenti” sehingga menimbulkan kesan mungkin penyidik dan pimpinannya sudah “masuk angin” setelah selesai memeriksa para terlapor di kantornya di Jakarta belum lama ini.

Padahal akibat dugaan perbuatan pidana dari para terlapor tersebut, kliennya justru menjadi korban dan saksi yang sangat dirugikan secara hukum dan seharusnya memperoleh perlindungan yang maksimal oleh Polda Papua Barat sebagai pengayom masyarakat sesuai amanat Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

“Berkenaan dengan itu, kami akan melayangkan laporan kepada Kapolri dan juga somasi terhadap Kapolda Papua Barat terkait “kemacetan” proses dari laporan klien kami tersebut sesuai amanat Pasal 109 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP sebagaimana dirubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 serta Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Menejemen Penyidikan” ujarnya.(***)

Tinggalkan Komentar