Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

LBH-JP Ancam Gugat & Pidanakan Kabag Hukum R4

0 137

Sorong,TN– Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Justitia Papua, mengancam akan gugat dan mempidanakan Kabag Hukum Setda Kabupaten Raja Ampat, Mohliyat Mayalibit  jika asal mengeluarkan stetmen klarifikasi, terkait rencana pemutusan MOU pemberian jasa bantuan hukum bagi masyarakat oleh LBH Justitia Papua.

Pernyataan ini disampaikan Koordinator Bidang Litigasi sekaligus juru bicara LBH Justitia Papua, Rifal Kasim Pary, S.H, pada wartawan di Kota Sorong usai mengikuti rapat internal LBHnya, kemarin.

Ia menilai penyataan klarifikasi Kabag Hukum Setda Raja Ampat di salah satu media online edisi 13 November 2017 kemarin terlalu diplomatis dan memutar balikkan fakta serta tidak sesuai kenyataan.

Ia menegaskan LBH Justitia Papua berencana memutuskan MOU, selain karena baru menyadari ada unsur penipuan dalam perjanjian kerjasama itu, yakni MOU tidak ada nilainya/tidak jelas, juga karena ada poin dalam perjajian yang tidak dipenuhi (wanprestasi). Selain itu Kabag Hukum bersifat kurang terbuka dalam kemitraan dan meremehkan personil LBH nya.

Kalau mau dibeberkan lagi, ada keganjalan dalam pencairan dana ke LBH sebesar kurang lebih 50 juta rupiah pada bulan Maret lalu, pasalnya peyerahan dana untuk operasional jasa bantuan hukum bagi masyarakat untuk satu tahun anggaran tersebut diserahkan begitu saja tanpa kwitansi dan tanda serah terima alias mengabaikan prinsip administasi pengelolaan keuangan negara “ini ada apa…?. Meskipun demikian, laporan pertanggungjawaban pengunaan dana kurang lebih 50 juta Rupiah tersebut telah dilaporkan LBHnya sebelum muculnya rencana pemutusan MOU.

” Barusan kami telah mengelar rapat mendadak guna mengakaji dan menyusun tim advokasi untuk menyikapi masalah ini. Kami ingatkan kepada Kabag Hukum untuk tidak sembrono memberikan pernyataan di media,” tegas Rifal.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun media ini, bahwa pemerintah Kabupaten Raja Ampat tahun ini menganggarkan dana ratusan juta rupiah untuk pemberian jasa bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu di wilayahnya. pemberian jasa bantuan itu pun dilakukan dengan menjalin kemitraan dengan Lembaga yang berkompeten untuk itu seperti LBH. Bantuan hukum cuma-cuma hanya diperuntukkan bagi mereka yang kurang mampu.

Menaggapi pernyataan Juru Bicara LBH Justitia Papua tersebut, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Raja Ampat, Mohliyat Mayalibit kepada wartawan melalui telephone selulernya dengan singkat mengatakan siap menghadapi gugatan LBH Justitia Papua. (red).

Tinggalkan Komentar

%d blogger menyukai ini: