“Kutuk” Aksi Deiyai Berdarah, KNPI-PB Desak Jokowi Periksa Kapolda Papua

0
323
Sekretaris DPD KNPI Papua Barat, Jeferson Jemi Liunsanda didampingi pengurus harian DPD KNPI Papua Barat menggelar Konfrensi Pers terkait Deiyai Berdara di Gedung Pemuda Papua Barat, Sabtu (05/08/2017)

MANOKWARI,TN– Aksi penganiayaan yang berujung pada penembakan dan menewaskan satu warga sipil di Kabupaten Deyai, Provinsi Papua menjadi sorotan semua pihak. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Papua Barat, Lembaga Masyarakat Adat (LMA) dan Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III di Papua Barat nyatakan sikap tegas dan mengutuk aksi tersebut.

Sekertaris DPD KNPI Papua Barat, Jeferson Jemi Liunsanda dalam keterangan persnya kepada wartawan Gedung KNPI Papua Barat  Sabtu (05/08/2017) mengatakan, setelah dilakukan pertemuan dan diskusi bersama LMA, DAP dan  Pemuda Katolik di Papua Barat.

Maka dengan tegas beberapa pihak tersebut menyatakan sikap untuk mengawal proses hukum pelaku  penembakan tersebut hingga di meja hijau.

“Setelah kami menyimak, situasi yang terjadi pada tanggal 1 Agustus 2017 di Kabupaten Deyai, kami telah diskusi bersama komponen Pemuda di lintas Organisasi dengan menarik kesimpulan untuk mengawal proses investigasi yang dilakukan oleh Komnas HAM maupun Komnas Pelindungan perempuan dan anak. Sehingga siapapun dia, pelaku penembakan dan penganiayaan terhadap 17 warga sipil di Deyai  harus dihukum sesuai hukum yang berlaku di Negara ini”, tegasnya.

Mantan Korda GMNI se-Tanah Papua itu mendesak Presiden Jokowi dan Kapolri untuk memanggil Kapolda Papua supaya dimintai keterangan, sehingga motivnya peristiwan ini jelas terbuka

Kemudian membantu Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (KOMNAS HAM) RI bersama Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak dalam rangka melakukan investigasi kasus Deiyai berdarah ini.

“Hasil diskusi kami juga, dalam waktu dekat kami akan melakukan aksi solidaritas dengan tema  “malam duka pelanggaran HAM di Tanah Papua”. Karena  sudah sekian kasus pelanggaran HAM di Papua tak satupun berujung tuntas di meja Pengadilan HAM.

Aksi tersebut akan melibatkan seluruh komponen masyarakat termasuk institusi TNI/POLRI , sebagai bentuk protes kami terhadap aksi kesewenang-wenangan yang terus dilakukan untuk menghilangkan nyawa Orang Asli Papua (OAP), tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris LMA Papua Barat, George Dedaida mendesak Presiden Jokowi untuk memblack list PT Putra Dewa Paniai melaksanakan pekerjaan di Kabupaten Deiyai, bahkan Tanah Papua.(***)

Tinggalkan Komentar