Fiktif, Kontraktor Proyek Rutum-Reni Divonis 4,5 Tahun

0
71
ilustrasi korupsi

Manokwari, TN – Cius Rita, terdakwa kasus korupsi proyek jembatan penghubung Pulau Rutum-Reni, Distrik Kepulauan Ayau, Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2014,​ divonis 4 tahun dan 6 bulan (4,5 tahun), denda Rp. 200 juta subsider 2 bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Manokwari (12/4), yang diketuai oleh Aris S. Harsono, SH, MH.

Terdakwa juga dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp. 2,9 miliar. Dan jika terdakwa tidak membayar dalam waktu paling lama 1 bulan sejak putusan, maka harta bendanya dapat disita jaksa dan dilelang untuk menutup uang pengganti. 

Namun apabila terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan (2,5 tahun).

Putusan majelis hakim ini lebih ringan dibandingkan tuntutan JPU yang menuntut terdakwa selama 5 tahun dan 6 bulan penjara (5,5 tahun) dan denda Rp. 200 juta subsider 6 bulan kurungan serta dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp. 3.445.000.000 subsider 2 bulan kurungan. 

Dalam putusan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan JPU, Pasal 2 Ayat 1 jo Pasal 18 Ayat 1, 2, dan 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana.

Terungkap terdakwa Cius Rita selalu kontraktor, bersama-sama dengan terdakwa Yeri Lodwik Wakman selaku kuasa pengguna anggaran (KPA), Obed Burdam selaku PPK dan Jacobus Paulinus Rumbewas selaku PPTK bahwa pekerjaan tidak dikerjakan sama sekali. Mereka secara bersama-sama menyatakan pekerjaan sudah selesai 100 persen, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 3,8 miliar.

Selain itu, ada sejumlah uang yang mengalir dan memperkaya terdakwa lain, yaitu Obed Burdam Rp. 5 juta, Yakobus Rumbewas Rp. 50 juta, Yeri Wakman memperoleh Rp. 175 juta .

Majelis hakim juga menyampaikan, ditemukan fakta bahwa terdakwa sudah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp. 700 juta ke kas Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, sehingga kerugian keuangan negara yang belum dikembalikan sebesar senilai Rp. 2,9 miliar lebih. 

Atas putusan ini, Majelis hakim memberikan waktu selama 7 hari kepada terdakwa dan JPU untuk menentukan sikapnya. (*)

Tinggalkan Komentar