Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni Segera Terbentuk

0
141
Kasie Intel Kejari Manokwari, Irvan Bilaleya,S.H,M.H

Manokwari,TN– Untuk meningkatkan pelayanan hukum dengan mitra kerja dan Pemerintah Daerah di Kabupaten Teluk Bintuni, maka Kejaksaan Agung membentuk satuan kerja (Satker) baru
Satuan kerja (Satker) baru yang dibentuk Kejagung berada di 9 Provinsi, diantaranya, Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni (Papua), Kejari Ogan Ilir (Sumsel), Kejari Seram Bagian Timur (Maluku), Kejari Subulussalam (Aceh), Kejari Maluku Barat Daya (Maluku), Kejari Pringsewu (Lampung), Kejari Tanggerang Selatan (Banten), Kejari Buntan (Kepri) dan Kejari Badung (Bali).
Kepala kejaksaan negeri Manokwari melalui Kasie Intel, Irvan Bilaleya,S.H,M.H kepada wartawan, Kamis (18/05/2017) di Manokwari mengatakan, pembentukan Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni berdasarkan Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 1 tahun 2017.
Kata Irvan, sebelum Karo Perencanaan Kejaksaan agung tiba pekan depan untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait sarana dan prasarana kejaksaan negeri setempat.
Kepala kejaksaan Negeri Manokwari lebih dulu ke Bintuni untuk berkoordinasi dengan Bupati Teluk Bintuni terkait pembentukan lembaga adhyaksa di Kabupaten penghasil tambang gas itu.
“Kajari besok (Jumat) berangkat ke Bintuni untuk berkordinasi dengan Bupati Teluk Bintuni, sebelum anggaran dari pusat cair, apakah pemerintah memberikan dana hibah kepada kejaksaan untuk pembangunan gedung kantor kejaksaan negeri setempat, ya tergantung pemerintah setempat” ucap kasie intel kepada awak media di kantornya, Kamis siang.
Irvan juga mengatakan, kejaksaan tinggi Papua Barat sudah mulai terbentuk pada tahun 2018, “karena setelah kejari Teluk Bintuni terbentuk maka secara otomatis Kejati Papua Barat juga sudah terbentuk 1 tahun kedepan” ujarnya.
Untuk gedung kantor Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Kejagung akan berkoordinasi dengan Gubernur supaya meminjamkan salah satu gedung eks kantor bupati Manokwari agar dijadikan kantor sementara.
Sambil menunggu pembangunan kantor Kejati Papua Barat yang permanen diatas tanah yang sudah dihibahkan Pemerintah Provinsi Papua Barat saat kepemimpinan Gubernur Bram Ataruri.
“Kalau tahun 2018 Polda Papua Barat sudah pindah ke Maripi, Mapolda Baru maka kita akan pinjam tempat itu untuk berkantor sementara”pungkasnya. (***)

Tinggalkan Komentar