Gubernur : Pansel MRPB Harus Berjalan Diatas Aturan Hukum

0
200
Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan

MANOKWARI,TN- Terkait dugaan ijasah palsu yang diduga dimiliki sekitar 50 calon anggota MRP Provinsi Papua Barat periode 2017-2022, Gubernur Papua Barat angkat bicara.

Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan dalam keterangan persnya kepada wartawan di perkantoran Gubernur, Bukit Arfai, Selasa (13/06/2017) mengatakan, jika terbukti calon MRPB terindikasi memiliki ijasah palsu maka harus diproses secara hukum.

Hal ini dilakukan untuk memberikan pelajaran bagi setiap orang yang ingin menjadi anggota MRPB harus memenuhi persyaratan dan tidak melakukan rekayasa ijasah untuk menang dalam bersaing.

“Kalau pun ada temuan peserta atau mereka yang ikut dalam tes MRPB ini memeliki ijasah palsu , ada pihak penegak hukum yang punya tugas dan tanggung jawab untuk menyidik lebih lanjut, serahkan saja ke pihak penyidik supaya menyidik sesuai prosedur hukum yang berlaku” kata Gubernur Papua Barat kepada wartawan disela-sela rapat penyusunan RPJMD di lantai III Kantor Gubernur Papua Barat, Selasa siang.

Dominggus berharap kepada peserta calon anggota MRPB supaya jangan merekayasa ijasah karena akan berurusan dengan penegakan hukum, tanpa pandang bulu, sebab hal ini sangat memalukan harkat dan martabat orang asli papua.

Apalagi MRPB merupakan lembaga kultur yang bertugas untuk memperjuangkan hak-hak dasar orang asli papua (OAP) melalui Perdasi dan Perdasus, sehingga masyarakat adat papua bisa diakomodir.
Selain itu, calon anggota MRP Papua Barat yang akan terpilih nanti harus mempunyai SDM yang layak yang dibuktikan dengan ijasah yang benar-benar miliknya, bukan palsu.

Supaya bisa membuat perdasi maupun perdasus bersama legislatif dan gubernur harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat adat, bukan sekedar datang duduk kemudian habis bulan terima gaji tanpa memberikan kontribusi kepada masyarakat.

Gubernur juga berharap kepada Panitia seleksi (PANSEL) calon anggota MRPB bekerja dengan jujur, sesuai tahapan, berjalan diatas aturan secara baik dan obyektif, memberikan penilaian yang positif.

“Sehingga nama-nama yang disedorkan kepada Gubernur hanya tinggal menetapkan saja, seleksi semuanya kan ada di Pansel, Saya hanya tinggal tetapkan saja, sebab itu harus orang yang berkwalitas baik dan berpendidikan” pungkasnya.(***)

Tinggalkan Komentar