Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Ancaman Poligami Karena Pihak Ketiga? Amankan Aset Sita Marital

0 115

SORONG,TN- Akhir-akhir ini kian marak istilah pelakor atau perebut laki orang. Salah satu hal yang paling dikhawatirkan pihak istri terkait kehadiran pelakor adalah keamanan aset yang merupakan harta bersama suami. Ini karena para pelakor dianggap mengincar sisi ekonomi dalam sebuah perkawinan.

Ketika pelakor muncul, pilihan yang mungkin bagi seorang istri adalah bercerai atau poligami. Sejak 2009 hingga 2016 angka perceraian di Indonesia meningkat, yakni dari 16% menjadi 20 persen% dari total perkawinan yang tercatat. Di Papua Barat, kasus perceraian pada tahun 2015 di pengadilan agama saja tercatat 190 kasus, yang melonjak menjadi 213 kasus pada 2016. Pada 2017, mulai Januari hingga Oktober, terdapat 151 kasus perceraian.

Mungkin kita bisa mengingat kasus Halimah dan Bambang Triatmojo, dimana Halimah mengajukan gugatan sita marital di pengadilan jakarta pusat terhadap 119 harta bersama. Gugatan akhirnya memenangkan Halimah, yaitu 8 dari tuntutan 119 sita marital. Halimah berhasil memenangkan sita marital barang tak bergerak 5 properti dengan tanah seluas 15.000 meter persegi, dan barang bergerak 2 mobil mewah.

Penyebab perceraian sebagian besar adalah faktor ekonomi atau tidak adanya tanggung jawab dari pihak laki-laki. Penggugat didominasi oleh kaum perempuan, yang berani mengambil sikap terhadap hubungan perkawinan jika tidak ditemukan solusi bagi hubungan perkawinannya.

Data yang diajukan Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama pada sidang uji materiil UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menunjukkan alasan lain yang cukup banyak adalah istri yang tidak mau dipoligami oleh suami

Menurut Pemerhati Perempuan,Elna Febi Astuti, S.H mengatakan, alasan yang sangat bisa dimengerti karena derita hidup diduakan, poligami juga berpotensi mendorong tindak kekerasan terhadap perempuan.

Berbagai penelitian di dalam dan luar negeru menunjukkan, terjadinya kekerasan terhadap perempuan ikut dipengaruhi oleh adanya posisi subordinat perempuan terhadap lelaki, ada relasi yang timpang, dengan posisi perempuan dianggap dibawah kaum laki-laki

Posisi subordinat ini juga disebabkan tatanan (sistem nilai) patriarki, yakni tatanan yang membenarkan lelaki berkuasa atas perempuan (istri, anak-anak maupun orang-orang upahan yang secara ekonomi bergantung padanya).

Tatanan patriarki mengakibatkan lemah dan lumpuhnya kekuatan para istri dan anak-anak perempuan di bidang ekonomi sehingga mau tak mau mereka bergantung pada kekuasaan lelaki yang menghidupinya. Oleh karena hidup bergantung pada kekuasaan orang lain (lelaki) maka perempuan menjadi rentan terhadap tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang yang berkuasa atasnya. Ketergantungan ekonomi kemudian meluas ke bidang sosial dan politik dalam kehidupan sehari-hari.

“Sita marital atau sita harta bersama bertujuan membekukan harta bersama suami-istri melalui penyitaan, agar tidak berpindah kepada pihak ketiga selama proses perkara atau pembagian harta bersama berlangsung. Pembekuan harta bersama di bawah penyitaan, berfungsi untuk mengamankan atau melindungi keberadaan dan keutuhan harta bersama atas tindakan yang tidak bertanggung jawab dari tergugat” tulis Elna Febi Astuti,S.H melalui press releasenya yang diterima media ini, Senin (04/12/2017)

Sita harta bersama bagi pasangan yang bercerai dan beragama muslim diatur dalam Pasal 78 huruf UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (“UU Peradilan Agama”) Jo Pasal 95 dan Pasal 136 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (“KHI”).

Hal ini tidak selalu bagi pasangan yang ingin bercerai, bisa juga dilakukan oleh perempuan yang merasa terancam akan poligami. Pihak perempuan atau istri bisa mengajukan gugatan di pengadilan agama untuk meminta penetapan hakim terhadap sita marital atau sita harta bersama. Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 95 dan Pasal 136 ayat (2) KHI, yang secara lengkap sebagai berikut:Pasal 95 KHI Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2), huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta pasal 136 ayat (2),suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya.

Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Dengan sita marital, keuntungan bagi pihak istri adalah aset terlindungi, sehingga apa yang didapat selama perkawinan bisa menjadi dibekukan dulu demi kepentingan pihak istri dan anak anak. Ini juga mencegah berpindahnya aset dalam harta bersama ke tangan pihak ketiga.(***)

Tinggalkan Komentar

%d blogger menyukai ini: