Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Aktivis Hukum Tagih LP Sejumlah Kasus Korupsi di Papua Barat

0 193

MANOKWARI,TN- Aktivis Hukum, Herdi Rumbewas,S.H mendesak, Kapolda Papua Barat, Brigjen Pol Drs Rudolf Albert Rodja agar segera menyelesaikan beberapa kasus dugaan korupsi yang hingga saat ini masih mandek.
Pasalnya, kasus dugaan korupsi diantaranya, proyek pembangunan jalan lingkar Waigeo dan normalisasi kali di Kabupaten Raja Ampat sudah dilaporkan sejak awal tahun 2017 di Polda Papua Barat namun tidak digubris penyidik.

“Beberapa kasus korupsi harus diselesaikan, terutama kasus Korupsi proyek pekerjaan jalan Lingkar Waigio, normalisasi kali di Waisai, Raja Ampat dan indikasi penyalahgunaan APBD Kabupaten Raja Ampat yang harus diselesakan secepatnya oleh Polda Papua Barat ” Herdi kepada wartawan pada saat jumpa Pers, Kamis (21/12/2017).

Aktivis GMNI ini merincikan, indikasi korupsi terhadap proyek pembangunan jalan lingkar Waigeo tahun 2013 dan 2015 yang bersumber dari APBN sebesar Rp 100 Miliar lebih. Proyek itu diindikasikan tidak melalui proses lelang tender secara terbuka, melainkan penunjukan langsung.

Kemudian indikasikan adanya kerugian negara sebesar Rp 3,5 Miliar lebih atas pengerjaan proyek normalisasi kali di Waisai, Kabupaten Raja Ampat tahun anggaran 2016 yang bersumber dari APBN.

“Saya minta Polda Papua Barat untuk melakukan penyelidikan terhadap pengelolaan anggaran APBD 2016 yang dinilai sarat penyelewengan, sehingga diduga terdapat kerugian negara yang besar,” katanya.

Selain itu, Herdi mempertanyakan kasus dugaan korupsi pengadaan kapal kargo Sorsel Indah yang melibatkan mantan Bupati Sorong Selatan, Otto Ihalauw yang penyidikannya terkesan berjalan ditempat alias mandek.

Dia mencontohkan, penyidikan dugaan korupsi pengadaan Sound Sistim yang bersumber pada APBD Kabupaten Fakfak tahun 2016 tersangkanya sudah mendekam di sel tahanan Polda Barat.

Pertayaan mengapa tersangka dugaan korupsi kapal kargo Sorsel Indah Mantan Bupati Sorong Selatan, Otto Ihalauw belum juga ditahan, kenapa ada diskriminasi dalam penegakan hukum, apakah ada perbedaan tersangka masyarakat biasa dengan tersangkat berstatus pejabat atau mantan pejabat.? Tanya anggota Peradi Papua Barat itu.

“Kami sebagai penegak hukum menilai terkesan kasus ini ada kejangalan. Menurut dia, adanya diskriminasi atau skenario yang mencoba dimaikan oleh kelompok tertentu yang memiliki kepentingan dalam kasus tersebut,” ucapnya.

Advokat muda asal Pulau Numfor itu sangat menyayangkan sikap Polda Papua Barat yang terkesan cuek karena pihaknya telah menyurati tiga kali mempertanyakan hasil pengembangan penyeledikan dan penyidikan atas Laporan mereka namun hingga saat belum tindaklajuti dia berharap agar kasus korupsi yang ditaganinya harus segera diselesaikan jangan sampai tidak ada kepercayaan masyarakat terhadap polri,” tuturnya.

Dia menambahkan, pihaknya sangat memberikan apresiasi kepada Polda Papua Barat. “Kami sangat, mendukung langkah Polda Papua Barat untuk dapay mengungkap kasus-kasus korupsi yang berada di Provinsi Papua Barat” tambahnya.

Sementara itu, pihak Polda Papua Barat ketika dikonfirmasi terkait sejumlah kasus korupsi yang dilaporkan masyarakat terkait, hingga sayangnya berita ini dipublikasikan belum ada keterangan resmi.(***)