Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

​Ini Bukti Predikat WTP bisa di “Order”

0 0

Jakarta TN – Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK terhadap dua orang auditor dan seorang staf dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  serta  pihak lain dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terkait dengan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kementerian tersebut.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (27/5), membenarkan keterkaitan status WTP yang diberikan BPK kepada Kemendes. 

Sekjen BPK Hendar Ristriawan sebelumnya mengatakan, ada dua orang auditor dan seorang staf yang dibawa KPK pada pukul 17.08 WIB. “Pukul 17.08 WIB, dua orang auditor BPK dibawa KPK dan satu staf dibawa ke KPK. Sampai jam ini saya masih menunggu. Penjelasan lebih detail bisa ditunggu besok pada saat besok konferensi pers di KPK, dan BPK akan mendampingi,” kata Hendar.

Dua auditor yang diamankan KPK adalah Auditor Utama Keuangan Negara III Rochmadi Saptogiri dan Plt Kepala Auditorat di Auditorat Keuangan Negara III Ali Sadli. KPK juga menyegel dua ruangan di BPK. Sedangkan di Kemendes, ruang Biro Keuangan juga disegel.

Total ada tujuh orang yang dibawa ke KPK dari dua lokasi tersebut. KPK punya waktu 1 x 24 jam untuk memutuskan status tujuh orang yang dibawa tersebut apakah ditetapkan sebagai tersangka atau hanya menjadi saksi.

“Dua orang auditor dan 1 orang staf. Inisial R dan AS. Satu lagi Y (staf),” kata Sekjen BPK Hendar Ristriawan di Kantor BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (26/5).

Sementara itu, Karo humas KPK menyatakan saat ini tim penyidik KPK masih menghitung jumlah uang yang berhasil diamankan saat OTT.

“Informasi dari tim uangnya dalam bentuk rupiah. Saya belum dapat detail, namun masih dilakukan penghitungan,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (26/5/2017). Seperti dilansir olDetik.

Terkait OTT ini, Menteri Desa Eko Putro Sandjojo sebelumnya menyebut petugas KPK menyegel ruangan bagian biro keuangan Kemendes. Namun siapa pejabat Kemendes yang ditangkap KPK, Eko mengaku belum mengetahui. 

Lantas bagaimana predikat WTP diberbagai pemerintah daerah?khususnya di wilayah Papua dan Papua Barat?.  Meski secara kasat mata masih banyak ditemukan indikasi penyelewengan dan pembagunan masih compang camping, namun status WTP tetap disematkan oleh BPK di banyak Pemda meskipun dihiasi sederet catatan temuan.(*)

Anda mungkin juga berminat

Tinggalkan Komentar

%d blogger menyukai ini: