Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

HM Prastyo: Korps Kejaksaan Harus Melakukan Perubahan Fundamental

0 44

Bali, TN – Seluruh jajaran Korps Kejaksaan dituntut untuk segera melakukan perubahan fundamental dalam kompetisi, serta perlu membangkitkan kesadaran untuk terus berbenah.

“Jaksa pun harus berani mengambil sikap dan meninggalkan paradigma lama ketika menyikapi pelbagai persoalan maupun tantangan yang ada,” ujar Jaksa Agung HM Prasetyo di sela-sela acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan RI di Grand Inna Beach Hotel, Bali, Selasa (27/11/2018).

Menurut dia, keberanian melakukan tindakan untuk menyelesaikan persoalan yang dianggap penting, khusus, dan mendesak, sedianya tidak sekadar out of the box.

“Jaksa juga perlu membuat terobosan, langkah dan kebijakan yang belum pernah dilakukan sebelumnya, bahkan boleh jadi di luar kebiasaan. Namun menjadi mutlak dibutuhkan sebagai pijakan sepanjang apa yang dilakukan tidak menyalahi, serta semata-mata ditujukan hanya untuk menciptakan sesuatu yang memang berdayaguna dan mendatangkan kemanfaatan besar bagi masyarakat,” ujar Prasetyo.

Seiring perkembangan dan kemajuan teknologi yang berlangsung begitu pesat dan cepat, sambung dia, dipastikan orang hanya memiliki sebuah kunci peluang untuk bisa bertahan, yaitu kemampuan mengantisipasi dengan meningkatkan kualitas profesionalitasnya. Apalagi, pada industri generasi keempat (4.0), diketahui perkembangannya telah menciptakan era disrupsi sebagai tatanan baru yang membawa pengaruh dan perubahan begitu cepat, tidak terduga, dan tidak linier, yang tidak jarang bahkan ke luar dari tatanan, pola, dan tata cara yang sudah ada.

Fenomena tersebut diantaranya ditandai dengan realitas internet of things (IoT), di mana terdapat konektivitas antara manusia, mesin, dan data yang terbukti dengan mudah dapat menembus batasan teritorial, serta menyentuh seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Di bidang hukum, sambung dia, seringkali muncul pelbagai tantangan yang semakin kompleks dan rumit, semisal gampangnya seseorang melakukan tindakan negatif dan perilaku kriminal, serta kejahatan yang sengaja membuat berita bohong (hoaks) dan kemudian disebarkan melalui media sosial dengan tujuan memicu terjadinya kesalahpahaman, keributan, bahkan konflik di tengah masyarakat.

Kondisi tersebut tidak hanya berpotensi dapat menganggu kemanan dan ketertiban, tetapi juga dapat menimbulkan snowball effect yang berimplikasi merugikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kasus seperti itu telah menggerus semangat nasionalisme, kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, serta keutuhan NKRI yang diperjuangkan dan dibangun sudah sejak lama.

“Persoalan lain yang juga perlu mendapat atensi bersama ialah memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai sarana mempermudah orang melakukan kejahatan, yang selanjutnya tidak hanya mencakup kejahatan siber saja, melainkan telah menjadi bagian dari mata rantai yang tidak terpisahkan dan turut berkontribusi berkembangnya kejahatan sangat serius seperti tindak pidana korupsi, peredaran narkotika, terorisme, pencucian uang, maupun berbagai dimensi dan jenis kejahatan lainnya.”

Prasetyo mengingatkan jajarannya bahwa fenomena tersebut telah memunculkan beragam corak dan varian tindak pidana yang kemudian bertransformasi dengan berbagai modus baru yang semakin rumit dan pelik. Contohnya, tindak pidana korupsi yang awalnya dikenal sebagai kejahatan kerah putih kini bertransformasi menjadi kejahatan korporasi dan kejahatan politik.

“Bahkan, tindak pidana korupsi yang terjadi di berbagai tempat telah menggunakan cryptocurrency, seperti bitcoin yang transaksinya sangat sulit terdeteksi sehingga mempermudah berlangsungnya praktik korupsi. Itu karena para pelakunya dapat merencanakan aksinya di suatu tempat dan negara untuk melakukan pencucian uang dengan cara memindahkan, menyembunyikan atau menjual aset yang dikuasainya melintasi batas-batas teritorial beberapa negara,” ujarnya.

Selain itu, modus operandi peredaran gelap narkotika di Indonesia yang semula dilakukan secara konvensional melalui pelabuhan di sepanjang pesisir Selat Malaka dan berbagai pelabuhan tikus, kini telah beralih menggunakan jejaring sosial maupun jaringan internet tersembunyi yang dilakukan secara anonim dan hanya bisa diakses melalui metode khusus. Kondisi itu mempersulit aparat penegak hukum untuk membongkar sindikat peredaran gelap barang laknat tersebut.

Berkaca dari kondisi tersebut, imbuh dia, diharapkan seluruh jajaran kejaksaan bersedia mengukuhkan semangat baru, bekerja keras meningkatkan dedikasi dan prestasi, serta menjauhkan diri dari sikap perilaku, perbuatan, dan tindakan yang dapat berdampak buruk, mencederai eksistensi, dan persepsi yang dengan penuh kesungguhan sedang dibangun bersama.

“Saya yakin dan percaya bahwa hanya dengan memiliki komitmen dan konsistensi sikap seperti ini pada saatnya kelak kejaksaan akan menjadi institusi penegak hukum yang tidak hanya dikenal, dibutuhkan, dan diinginkan, tetapi juga dipuji, dicintai dan dibela keberadaannya,” pungkasnya.