Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Hasil Tes Kesehatan Calon Anggota KPU Maluku Tidak Sah

0 66

Ambon, TN – Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadja Mada (UGM), Oce Madril menegaskan, hasil tes kesehatan yang dilakukan bagi calon anggota KPU Provinsi Maluku tidak sah karena cacat hukum dan administrasi. Untuk itu, pihak KPU pusat perlu mempertimbangkan hal ini sebelum tahapan berikutnya dilanjutkan.

Menurut Oce, setelah surat KPU pusat dikeluarkan pada 27 November, sejak saat itu kerja Tim Seleksi (Timsel) tidak memiliki legalitas. Pasalnya, surat itu memerintah penghentian sementara tahapan seleksi berikutnya, setelah tes tertulis.

“Kalau logika hukum administrasi, sebuah keputusan itu berlaku sejak diterima, bukan sejak tanggal dikeluarkan. Kalau keputusan sudah diterima dan diketahui pada tanggal 27, maka memang tes atau seleksi itu harus dihentikan sementara sambil menunggu hasil dari perintah surat KPU karena ada klarifikasi itu,” jelas Oce ketika dihubungi Teropongnews.com dari Ambon, Kamis (6/12) pagi.

Surat dari KPU RI bernomor 1457/PP.04-SD/305/KPU/XI/2018 itu memerintahkan Timsel menghentikan sementara tahapan selanjutnya. Namun, surat yang dikeluarkan pada 27 November itu dibaikan oleh Timsel.

Timsel tetap melaksanakan pemeriksaan kesehatan jasmani (kesehatan fisik) di rumah sakit Bayangkara, Tantui, Rabu 28 November 2018, atau sehari surat KPU diterbitkan.

Setelah surat yang berisi lima poin tersiar ke publik dan jadi polemik, Timsel kemudian menghentikan sementara pemeriksaan penunjang (kejiwaan) yang merupakan bagian dari tes kesehataan yang dijadwalkan pada Kamis, 29 November.
Namun, mereka menggelar rapat pleno di sekretariat Timsel, lantai 1 Manise Hotel, Kamis malam untuk menyikapi surat yang ditanda tangani oleh ketua KPU RI, Arief Budiman itu.
Timsel bersepakat untuk melanjutkan tes pemeriksaan penunjang (bagian kedua dari tes kesehatan) pada Jumat (30/11) di Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease sejak pagi hingga sore.

“Kalau tes dilanjutkan, padahal sudah ada perintah memberhentikan sementara, maka tes itu (tes kesehatan) legalitasnya menjadi tidak sah. Hasil tes itu tidak bisa digunakan karena kegiatan itu dilakukan dalam kondisi yang sudah tidak sah, maka hasilnya tidak sah,” kata Oce.
Timsel menafsirkan ”tahapan berikutnya” dalam surat KPU RI adalah tes atau seleksi wawancara, sehingga seleksi kesehatan tetap dilakukan. Menurut Oce, tafsir Timsel keliru.

“Tentu harus dilihat tahapan mana yang dimaksudkan dalam surat. Kalau sebelum tes kesehatan sudah ada surat pemberhentian sementara, maka tahapan (tes kesehatan) harus dihentikan. Misalnya, surat itu terbit saat tahapan tes tertulis dan tes psikologi, ya tidak bisa ditafsirkan untuk tahapan lainnya atau melompat ke tahapan berikutnya,” paparnya.

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil juga sependapat. “Kalau tahapan masih dilakukan sedangkan ada surat pemberhentian sementara, maka hasil seleksi itu bisa dipermasalahkan,” kata Fadli.