Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Terima LKPD di Cafe Layar Gading, Ini Alasan BPK

1 0

SORONG TN – Ada pemandangan yang berbeda di cafe atau restoran Layar Gading di bilangan kompleks Liddo Kota Sorong. 

Ramai di cafe Layar Gading ternyata bukan oleh pengunjung biasa, yang sekedar berburu kuliner maupun penikmati pemandangan laut.

Adalah kegiatan seremonial oleh Pemerintah daerah kabupaten Tambrauw  dan BPK Perwakilan Papua Barat yang meramaikan cafe itu.

Ternyata bukan seremonial biasa. Namun kegiatan yang sangat penting yang menarik untuk diwartakan. Yakni, penyerahan dokumen LKPD kabupaten Tambrauw oleh Penjabat (Pj) Bupati Elisa Sroer kepada Kepala perwakilan BPK Papua Barat, Ir. Adi Sudibyo pada Rabu, (19/4).

 Proses penyerahan LKPD juga didampingi oleh Kepala Inspektorat, Elisa Nanlohy bersama Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Roland Hutabarat.

Usai melakukan penyerahan dokumen laporan tersebut, Elisa menyampaikan jika hal ini merupakan perintah Undang-undang agar setiap tahunnya BPK dapat turun melakukan pemeriksaan untuk melihat sejauh mana kinerja aparat dilingkungan pemerintahan. 

Saya yakin pada hasil pemeriksaan BPK kali ini kami bisa mempertahankan opini WTP. Kita kan sudah dua kali dapat opini WTP masa yang sekarang tidak bisa dipertahankan,” ujar Sroer saat ditanya mengenai keyakinan pemerintah kabupaten Tambrauw untuk mempertahakan opini WTP tersebut.

Sementara Adi Sudibyo, yang saat itu menerima berkas LKPD menyampaikan jika pemeriksaan kali ini bukanlah suatu hal yang khusus, melainkan memang sudah kewajiban BPK sesuai undang-undang untuk melaksanakan pemeriksaan itu sendiri setelah tiga bulan tahun anggaran berakhir. 

Namun pada kenyataannya proses ini dinilai terlambat seharusnya sudah dilaksanakan sejak 31 Maret lalu. “Pemda di Papua sebagaian besar masih harus banyak belajar untuk masalah pertanggung-jawaban keuangan dan masih butuh banyak pendampingan dari BPK. Walaupun terkesan agak terlambat tapi kami sudah menugaskan tim untuk melakukan pemeriksaan di Tambrauw,” jelas Adi.

Dalam situasi seperti itu, Adi menargetkan jika sebelum 31 Mei pihaknya sudah menyelesaikan proses pemeriksaan dan dapat mengeluarkan opiini hasil pemeriksaan. 

Sementara terkait tempat penyerahan LKPD di sebuah cafe atau restoran. Adi mengaku, tidak dapat melaksanakan kegiatan penyerahan laporan keuangan tersebut di kantor BPK Provinsi Papua Barat yang berada di Manokwari.

 “Kebetulan saya bersama tim sedang melakukan supervisi di Kota Sorong, jadi kami laksanakan penyerahan LKPD di sini (Cafe Layar Gading – Red) saja, sekalian menghemat waktu,” ungkap Adi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (3) Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan  bahwa Laporan Keuangan disampaikan gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan. (*)

Anda mungkin juga berminat

Tinggalkan Komentar

1 Komen
  1. Black berkata

    Wow

%d blogger menyukai ini: