Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Situasi HAM di Papua Disoroti Dunia

0 0

Manokwari,TN– Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa (United Nations Human rights council) baru saja menyelesaikan sesi ke-27mengenai Universal Periodic Review (UPR) atau Penilaian Berkala Universal tentang situasi hak asasi manusia di Indonesia, khususnya mengenai Tanah Papua sepanjang 5 (lima) tahun terakhir (2012-2017) di Jenewa-Swiss.
Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy,S.H melalui press release yang diterima Teropong News, Sabtu (20/05/2017)
Yan mengatakan, dalam UPR 2017 yang telah dimulai pada Rabu, (3/05) di Jenewa-Swiss tersebut, pemerintah Indonesia mendapat sorotan tajam dari sekitar 10 negara dengan mempertanyakan langkah-langkah penanganan berbagai tindakan pelanggaran HAM yang diantaranya diduga keras melibatkan institusi keamanan militer dan kepolisian di Tanah Papua.
Pemerintah Amerika Serikat yang menyoroti pentingnya dan segera dihapuskan tuntutan pelanggaran di bawah pasal 156 dan pasal 156A KUHPidana mengenai kebebasan beragama dan berekspresi.
Juga Amerika Serikat menyoroti dan mendesak dihapuskan tuntutan pelanggaran di bawah pasal 106 dan pasal 110 KUHPidana mengenai kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai.
Sorotan Amerika Serikat diikuti pula dengan desakan agar pemerintah Indonesia segera menyelesaikan investigasi/penyelidikan pelanggaran HAM masa lalu. Termasuk di Tanah Papua yang menurut pandangan saya sebagai Advokat Hak Asasi Manusia sejalan dengan amanat pasal 44 dan pasal 45 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana dirubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2008.
“Dengan demikian tidak alasan bagi Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak dan atau terus “memperlambat” upaya penyelesaian pelanggaran HAM di Tanah Papua yang telah terjadi sepanjang lebih dari 50 Tahun (1963-2017) ini” pungkasnya.
Itu artinya kasus dugaan pelanggaran HAM tewasnya Arnold C.Ap dan Eduard Mofu 1984, Kasus Arfay-Manokwari 1965, Pegunungan Tengah 1977-1978, Biak berdarah 1998, Manokwari berdarah 1999, dugaan penghilangan paksa terhadap Ferry Awom dan Inden 1965 serta sejumlah kasus lain dapat di tindak-lanjuti secara hukum.(***)

Anda mungkin juga berminat

Tinggalkan Komentar