Sidik Dugaan Korupsi TV Parlamen Mandek, Kajari Manokwari Dijuluki “Macan Ompong”

0
65

MANOKWARI,TN- Memasuki bulan Juli 2017, tercatat sudah satu tahun Kejaksaan Negeri (Kejari) Manokwari di bawah pimpinan Agus Joko Santoso selaku Kajari namun dapat dijuluki “macan ompong”

Karena tidak mampu “memangsa” para koruptor yang nyata-nyata ada dan sudah terbukti dari proses penyelidikan (lidik) di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di pemerintah kabupaten Manokwari dan Provinsi Papua Barat.

Sejak bulan Juni 2016, Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari mencatat ada beberapa kasus dugaan tindak pidana korupsi yang ditangani pada tahap penyelidikan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Manokwari.

Misalnya kasus dugaan korupsi televisi parlemen dan pengadaan laptop di Sekretariat DPR Provinsi Papua Barat (DPR PB), dana Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat, kantor pos Wasior di Kabupaten Teluk Wondama, dan paskibraka pada salah satu SKPD di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat.

“Seperti kasus dugaan korupsi TV Parlamen, penyidik kejaksaan Negeri Manokwari telah melakukan penyelidikan hingga ke tahap penyidikan tetapi belum ditetapkan tersangkanya, terkesan kasus ini hilang ditelan bumi, nah jika demikian maka Kejaksaan Negeri Manokwari dijuluki Macan Ompong, ada apa dibalik mandeknya kasus TV Parlamen ini..?” Tulis Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy melalui press releasenya yang diterima Teropong News, Selasa (04/07/2017)

Warinussy menjelaskan, semuanya sudah dilakukan tindakan penyelidikan oleh tim Kejari Manokwari bahkan ada yang sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan tapi sayang sekali karena tak ditetapkan tersangka.

Padahal ada sejumlah laporan masyarakat yang sudah masuk ke Kejari Manokwari dan terindikasi dan atau diduga kuat ada oknum pejabat di lingkungan Kejaksaan  yang sengaja mempetieskan perkara-perkara tersebut.

Ini berakibat pada sepanjang satu tahun ini (Juni 2016-Juli 2017), tak ada satupun perkara hasil penyelidikan dan penyidikan serta pra penuntutan dan penuntutan dari Kejari Manokwari yang masuk dan disidangkan di Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi Manokwari.

“LP3BH sedang mengumpulkan informasi-informasi di seputar penyelidikan kasus-kasus tersebut dan segera menempuh jalur hukum untuk mempersoalkan kondisi tersebut berdasarkan amanat pasal 40 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” tegasnya.

LSM ini juga mendesak Jaksa Agung Republik Indonesia untuk mempertimbangkan “penyegaran” di tubuh Kejaksaan Negeri Manokwari mulai dari Kepalanya dan jajaran pejabat utama yang terlibat dalam dugaan “penghentian” penyelidikan kasus-kasus tindak pidana korupsi di Manokwari dan Provinsi Papua Barat tersebut dalam waktu dekat ini.(***)

Tinggalkan Komentar