Sesuai Putusan PT, Marga Kalami Tidak Punya Hak Ulayat di Kota Sorong

0
137

Sorong TN.Com – M. Yasin Djamaludin, S.H, selaku Kuasa Hukum Marga Kwaktolo Ulim, menyayangkan sikap Herkanus D. Kalami yang mengklaim tanah ulayat seluas 1067 hektar (ha) di Kota Sorong dengan batas-batas, sebelah Selatan berbatas dengan Marga Klagison, Timur dengan Marga Osok Kalasuat, Utara marga Bewela dan Osok dan sebelah Barat berbatasan dengan laut, adalah miliknya (Marga Kalami-red).

Kata Yasin, Ingat bahwa, Putusan Pengadilan Negeri Sorong nomor 87/PDT/G/2015/PN-Sorong sudah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jarapura Nomor 66/PDT/2016/PT JAP, Perkara perdata Banding antara Lambetus Ulim ddk melawan Herkanus D. Kalami. Demikian pernyataan M. Yasin Djamaludin saat mendampingi Kliennya Kalfin Kwaktolo dan Lambertus D. Ulim dalam jumpa pers di Cafe Teras Kayu, Kota Sorong, baru-baru ini.

Dalam Putusan Banding itu, sangat jelas ditulis bahwa objek tanah yang diklaim oleh Marga Kalami adalah tanah milik Kliennya  (Keret Kwaktolo Ulim), dimana  hal itu berdasarkan putusan Komisi Dewan Adat Suku Moi Nomor: KEP/V/2010 tanggal 13 Mei 2010 tetang keabsahan sebagai Pemilik/Pewaris atas kepemilikan tanah adat Marga Kwaktolo dan Marga Ulim. Selain itu, putusan Pengadilan Tinggi Nomor 50/Pdt/2011/PT/JPR junto Putusan Kasasi Nomor: 3305 K/PDT/2012 dan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 446 PK/PDT/2014 serta. Dan secara tegas ditulis juga bahwa Marga Kalami tidak mempunyai tanah ulayat di Kota Sorong.

“ Waktu Marga Kwaktolo Ulim berperkara melawan Rini Nurdianti ddk, ternyata pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong menyatakan bahwa gugatan dari Marga Kwaktolo Ulim ditolak. Nah, atas dasar penolakan itu kemudian dipresepsikan oleh Marga/Keret Kalami atas nama Herkanus D. Kalami bahwa, tanah di wilayah Kota Sorong seluas 1067 ha adalah tanah milik mereka.

Selanjutnya mereka pun membuat surat edaran pada seluruh warga Kota Sorong dan mengsomasi terhadap beberapa orang untuk menuntut ganti rugi, padahal putusan pengadilan Negeri Sorong itu sudah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jarapura,” papar M. Yasin Djamaludin.

Kita sengaja mempablis ini, agar warga Kota Sorong terutama mereka yang menerima somasi jangan terkeco dengan tindakan Herkanus D. Kalami. Karena kalaupun misalnya ada ganti rugi tanah, harusnya dibayarkan kepada Marga/Keret Kwaktolo Ulim atas nama Lambertus D. Ulim dan Kalfin Kwaktolo, bukan kepada mereka ( Keret Kalami).

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Kalfin Kwaktolo meminta kepada Lembaga Masyarakat Adat ( LMA) Malamoi agar tidak menandatangani surat-surat pelepasan tanah adat di atas tanah adatnya yang dikeluarkan oleh saudara Herkanus D Kalami. “ Saya mohon dengan tegas kepada Ketua dan Sekretaris LMA Malamoi agar tidak boleh menandatangani surat-surat pelepasan tanah adat di atas tanah adat kami yang dikeluarkan oleh saudara Herkanus D. Kalami,” ujar Kalfin

Kepada seluruh masyarakat Kota Sorong, yang mendapat pelepasan adat dari Marga Kalami, kata Kalfin, itu tidak sah, karena pelepasan tanah yang sah adalah yang pihaknya keluarkan. “ Kami tidak segan-segan mempidanakan mereka yang mendapat pelepasan adat dari Marga Kalami baik itu persorangan, badan hukum maupun pemerintah,” tegasnya. (*).

Tinggalkan Komentar