MK Perintahkan KPUD Maybrat Laksanakan PSU 1 TPS

0
711

Manokwari,TN- Sengketa perolehan hasil pilkada Kabupaten Maybrat yang diperkarakan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2, Karel Murafer,S.H,M.A – Yance Way,S.E,M.M (KARYA) terhadap KPUD Kabupaten Maybrat sebagai pihak terkait dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1, Drs Bernard Sagrim,M.M – Paskalis Kocu sebagai pihak terkait di Mahkmah Konstitusi dengan nomor perkara :  10/PHP. BUP-XV/2017 belum berakhir.

Dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, majelis hakim mempersilahkan pihak pemohon, termohon maupun pihak terkait untuk menghadirkan pelanggaran yang diadukan pemohon.

Untuk membuktikan itu, pemohon, termohon maupun pihak terkait mengahdirkan para saksi serta bukti kuat lainnya. Fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa saksi pemohon, Vesterina Arwam menerangkan saksi Marten Antoh melakukan pencoblosan lebih dari 1 kali di TPS Kampung Iroh Sohser.

Keterangan Bawaslu Papua Barat bahwa benar Masyarakat datang ke TPS, mengambil surat suara dan menyerahkan kepada saksi Marten Antoh untuk mencoblos.

Berdasarkan bukti dan fakta persidangan tersebut, menurut penilaian mahkamah dalil pemohon yang menyatakan saksi Marten Antoh melakukan pencoblosan berkali-kali terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 2 UU nomor 10/2016.

Sehingga majelis hakim konstitusi menolak eksepsi termohon, dalam pokok perkara, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagain, membatalkan surat keputusan KPU Kabupaten Maybrat nomor : 25/Kpts-KPU.MB/II/2017 tentang penetapan rekapitasi hasil perhitungan perolehan suara, penetapan dan pengumuman hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Maybrat tahun 2017 bertanggal 25 Februari 2017 sepanjang berkenaan suara di TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah.

“Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Maybrat untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat tahun 2017 di satu TPS yaitu TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo dalam waktu 30 hari kerja setelah putusan ini diucapkan” ucap ketua MK, Arif Hidayat dalam ruang sidang Mahkamah Kostitusi Jakarta, Rabu (26/04/2017)

Kemudian MK memeritahkan kepada KPU RI dan KPU Papua Barat untuk mensupervisi KPU Kabupaten Maybrat dalam pelaksanaan proses berlangsungnya PSU ini.

Memerintahkan kepada Bawaslu RI untuk mensupervisi Bawaslu Provinsi Papua Barat dan Panwaslu Kabupaten Maybrat dalam rangka pengawasan pemungutan suara ulang ini.

Perintah yang sama juga disampaikan kepada pihak kepolisian untuk melakukan pengamanan selama pelaksanaan pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Maybrat.

Pihak penyelenggara segera melaporkan hasil supervisi PSU ke Mahkamah Konstitusi paling lama 7 hari kerja setelah ditetapkan. (ars)

Tinggalkan Komentar