LP3BH : Usulan Bubarkan Fraksi Otsus Tak Mendasar

0
85

Manokwari,TN.Com – Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari menilai bahwa usulan yang disampaikan Sekretaris Rumah Bantuan Hukum Provinsi Papua Barat, Yohanes Akwan agar Fraksi Otonomi Khusus (Otsus) DPR Papua Barat dibubarkan demi efisiensi anggaran pemerintahan adalah ngawur dan cenderung menyesatkan serta tak mendasar.

“Kenapa saya katakan ngawur dan cenderung menyesatkan serta tak mendasar, Karena usulan tersebut justru berasal dari pihak yang dipandang jauh lebih memahami mekanisme dan prosedur hukum, apalagi dia mengatasnamakan diri sebagai sekretaris dari salah satu organisasi bantuan hukum” kata Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy kepada wartawan di Manokwari, Jumat (24/03/2017)

Kata Warinussy, pernyataan ini jelas menunjukkan bahwa diri Yohanes Akwan mengerti dan paham kenapa sampai Fraksi Otsus tersebut ada dan ikut menyedot pembiayaan dari penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua Barat selama ini.

Keberadaan Fraksi Otsus di DPR Provinsi Papua Barat bukan saja dilandasi oleh amanat pasal 6 ayat (20 dan ayat (4) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana dirubah dengan Undang Undang Nomor 35 tAHUN 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang Undang.

Selanjutnya, keberadaan Fraksi Otsus di DPR Provinsi Papua Barat semakin diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 116/PUU-VII/2009 yang justru memperkuat amanat Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) dari Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tersebut yang memungkinkan anggota DPR Provinsi Papua Barat dihasilkan melalui 2 (dua) mekanisme, yaitu mekanisme pemilihan umum dan dengan cara diangkat.

Pengangkatan itulah yang mendasari lahirnya Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Provinsi Papua Barat Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Keanggotaan DPR Papua Barat yang ditetapkan melalui mekanisme pengangkatan. Inilah dasar hukum penting dari lahirnya Fraksi Otsus dalam DPR Provinsi Papua Barat tersebut.

Kemudian dalam penjabaran teknis pengangkatannya, Gubernur Provinsi Papua Barat mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

Pengusulan dan Tata Cara Seleksi Keanggotaan DPR Papua Barat yang ditetapkan melalui mekanisme pengangkatan. Itu artinya dari segi praktek hukum tata negara di Indonesia, termasuk di Provinsi Papua Barat ini, legitimasi dan atau legal standing (posisi hukum) dari Fraksi Otsus ada dan sudah terpenuhi.

“Sehingga tidak perlu dikuatirkan oleh siapapun, bahkan tidak dapat disebut sebagai pengabaian terhadap undang undang. Karena semua prasyarat dan prosedur serta mekanisme sesuai hirarki aturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam konstitusi sudah dipenuhi kan?”

Apabila dipandang bahwa ada kesalahan prosedur dalam konteks pembentukan hukum mengenai eksistensi Fraksi Otsus, maka tentu jalurnya sesuai mekanisme dapat diuji materilkan (judicial review) ke Mahkamah Agung bagi peraturan daerah khusus maupun Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2008 terhadap UUD 1945 melalui Mahkamah Konstitusi tentu.(ars)

Tinggalkan Komentar