Laporan LHKPN, DPR-PB Akan Undang KPK 

0
27

Manokwari,TN- Terkait laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang selama ini hampir 99 persen anggota DPR Papua Barat belum melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia karena terkendala pengisian formulir.

Maka Ketua DPR Papua Barat, Pieterz Kondjol,S.E,M.A akan mengundang nara sumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberikan bimbingan teknis (Bimtek) kepada pimpinan dan anggota DPR Papua Barat periode 2014-2019.

Supaya cepat mengisi formulir LHKPN dan melaporkan harta kekayaannya kepada negara melalui lembaga anti rasuah itu, karena anggota dewan merupakan pejabat daerah yang wajib hukumnya melaporkan harta kekayaannya.

“Saya sudah bilang supaya sekali lagi kita undang KPK RI untuk datang memberikan bimbingan teknis lagi kepada kita cara pengisian LHKPN, karena KPK baru ajarkan 1 kali, sedangkan anggota DPR-PB mempuyai waktu sangat terbatas untuk belajar pengisian formulir ini, sehingga tidak maksimal” ucap Pieterz Kondjol kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (27/04/2017)

Ketika ditanya berapa orang yang sudah masukan LHKPN, ternyata dirinya tidak mengetahui pasti, karana menurut Kondjol, akan dimasukan secara kolektif kepada KPK.

“Baru beberapa yang mengisi formulir LHKPN tetapi mereka sudah melaporkan atau mengirim secara kolektif ke KPK atau belum, ini yang saya belum cek” ujarnya.

Kondjol menuturkan, Laporan Harta Kekayaan Penyelengara Negara ini merupakan bentuk pencegahan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi dalam lembaga negara, salah satunya DPR Papua Barat.

Terutama terkait kewenangan pegelolaan keuangan negara yang bersih, jujur, transparan dan bebas korupsi serta merujuk pada Undang-undang yang berlaku di negara indonesia.

“Bukan berarti membatasi kewenangan DPR tetapi sebagai rambu-rambu untuk mengingatkan Wakil Rakyat dengan kewenangan yang ada, tetap kita merujuk kepada aturan hukum” tandasnya.

Sesuai informasi yang diterima media ini, wakil rakyat Papua Barat periode 2014-2019 yang sudah laporkan LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi hanya baru 1 orang, Wakil Ketua DPR-PB, Drs Jonathan Anis Jumame,M.M.(*)

Tinggalkan Komentar