Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Operasional DPRD, Sebabkan Pemkot Sorong Dapat Opini WDP

0 0

MANOKWARI,TN- Penilaian Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Papua Barat terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2016, predikat untuk Kota Sorong turun tingkat dari opini WTP menjadi WDP.

Padahal, pertanggung jawaban serta pengelolaan keuangan daerah selama ini sangat bagus, buktinya Kota Sorong selalu mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Bahkan menjadi contoh bagi daerah-daerah lain dalam hal pengelolaan keuagan.

Ternyata masalah pertanggung jawaban perjalanan dinas dan operasional service kendaraan wakil rakyat setempat menjadi penyebab Kota Sorong tidak menerima predikat opini WTP tetapi turun tingkat menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Kepala BPK RI Perwakilan Ir Adi Sudibyo,M.M saat dikonfirmasi awak membenarkan Kota Sorong mengalami penurunan tingkat opini pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2016.

“Bukan masalah perjalanan dinas DPRD saja tetapi banyak persoalan tetapi secara akomulatif karena kegiatan ini merupakan biaya bukan pendapatan, jadi yang menjadi hak anggota DPRD hanya lumsum tetapi semua biaya akomodasi serta lainya itu harus dipertanggung jawabkan” kata Adi Susibyo kepada wartawan di Kantor BPK Papua Barat, Senin (19/06/2017)

Enam kepala daerah yang menerima predikat WTP dari BPK RI Perwakilan Papua Barat di ruang rapat BPK RI Perwakilan Papua Barat, Senin (19/06/2017)

Sudibyo menjelaskan, selain akumulasi penyusutan juga jasa service kenderaan dinas DPRD Kota Sorong, temuan ini sudah berulang, tahun 2015 ditemukan dana Rp 8 milyar yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Dana jasa service kendaraan dinas DPRD senilai Rp 8 milyar yang menjadi temuan BPK tahun 2015 belum diselesaikan pertanggung jawabnya, kembali BPK temukan dana senilai Rp 4 milyar untuk hal yang sama tidak bisa dipertanggung jawabkan penggunaannya.

BPK berharap, pemerintah Kota Sorong segera menyelesaikan persoalan ini, supaya tidak bertumpuk sehingga menjadi temuan dugaan tindak pidana korupsi.

Untuk diketahui bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2016, BPK RI Perwakilan Papua Barat memberikan opini WTP kepada Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Teluk Bintuni, Tambrauw, Fakfak dan Maybrat.

Sebelumnya, BPK telah memberikan opini WTP juga kepada Kabupaten Kaimana dan Raja Ampat. Selain itu BPK memberikan WDP kepada Kabupaten Teluk Wondama, Manokwari Selatan, Manokwari dan Kota Sorong.

Sementara Kabupaten Pegunungan Arfak belum diberikan opini karena BPK masih melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.(***)

Anda mungkin juga berminat

Tinggalkan Komentar

%d blogger menyukai ini: