Kejari Manokwari Periksa Dua Bendahara BKAD Pemprov

0
58

Manokwari,TN– Anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kelapa Daerah (Pilkada) Provinsi Papua Barat yang berlangsung 15 Februari 2017 lalu dilirik Kejaksaan Negeri Manokwari.

Sesuai jadwal, Rabu (22/03/2017) penyidik Kejaksaan Negeri Manokwari memanggil dua orang bendahara di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk diminta keterangannya terkait dengan pencairan dana hibah.

Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari, Agus Joko Santoso melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus ( Kasi Pidsus), Erwin Saragih,S.H,M.H saat dikoonfirmasi awak media, Rabu (22/03/2017) membenarkan pemanggilan tersebut.

“Ya, hari ini (kemarin) kami telah memanggil dua orang dari BPKAD Provinsi Papua Barat untuk diminta keterangan terkait pencairan dana hibah penyelenggaraan Pilkada Papua Barat 2017 ini” kata Kasi Pidsus kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu sore.

Menurut Erwin, pihaknya sudah mengantongi dokumen terkait dana hibah yang dikelolah KPU Papua Barat, selanjutnya akan melakukan pengumpulan keterangan terkait penggunaan dan pencairan dana tersebut.

Kedua orang yang masih berstatus saksi ini, memenuhi panggilan penyidik jaksa dan mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Manokwari supaya memberikan keterangan pada waktu yang berbeda.

Kejaksaan Manokwari juga telah mengagendakan pemanggilan dua orang bendahara APBD dan APBN di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat pada hari ini, Kamis (23/03/2017)

“Besok (hari ini) dua bendahara KPU Papua Barat kami minta keterangan, surat panggilan sudah kami berikan Senin (20/03/2017) pukul 14.00 WIT” pungkasnya.

Sesuai data yang dihimpun Teropong News, dana Pilkada yang disetujui DPR Papua Barat yang bersumber dari APBD Papua Barat tahun anggaran 2016 senilai Rp 506 Milyar untuk delapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat.

Kemudian, meski hanya tiga pasangan calon Gubernur/Wagub saja tetapi dana Pilkada tetap dianggarkan Rp 506 milyar.

Namun dari Rp 506 milyar itu hanya Rp 406 Milyar yang dicairkan kepada sekretariat KPU Papua Barat untuk penggunaan operasional dan pelaksanaan tahapan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat periode 2017-2022.

Masyarakat Papua Barat pun berharap kepada Kejakaaan Negeri Manokwari dapat mengungkap penggunaan dana ini, apakah sudah sesuai dengan mekanisme atau tidak.

Tinggalkan Komentar