Kebebasan Pers di Papua Barat Belum Terwujud

0
21

MANOKWARI TN.Com – Pers merupakan salah satu pilar demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang bebas mengungkap fakta dan realita, menyampaikan informasi akurat kepada publik.

Namun arti kebebasan pers belum dipahami oleh semua orang sehingga salah diartikan. Hal ini sering dialami para kuli tinta di indonesia dan Papua Barat pada khususnya.

Pada Hari Pers Nasional (HPN) ke-71 tahun 2016 ini, ada sejumlah pihak memberikan apresiasi kepada kaum kuli tinta di Papua Barat yang telah terlibat dalam pembangunan provinsi ke-33 ini.

Aktivis HAM Papua, Jack Wanggai dalam keterangan persnya di Manokwari, Kamis (9/02/2017) mengatakan, pers telah melaksanakan tugasnya sebagai pilar pembangunan secara maksimal di Provinsi Papua dan Papua Barat. Para awak media ini sangat berperan penting untuk mengungkap keberhasilan pembangunan yang digalang oleh pemerintah daerah.

Namun dirinya mengkritisi sedikit tentang kinerja pers yang menurutnya lebih banyak meliput pandangan-pandangan dari tokoh-tokoh pemerintah baik itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

“Tapi rekan-rekan pers tidak terlalu bebas untuk mengungkap persoalan-persoalan yang melilit persoalan masyarakat khususnya masalah pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) yang diduga dilakukan oleh aparat pemerintah” sebut Jack Wanggai.

Jack berharap, dimoment Hari Pers ini himbau supaya pemberitaan yang diproduksikan kaum kuli tinta harus imbang, diberikan ruang kebebasan sesuai UU Nomor 40 tahun 1999 terntang pers, artinya pemberitaan terkait kebutuhan masyarakat pencari keadilan juga dipublikasikan.

Sementara Kepala Biro Humas dan Protokoler Setda Provinsi Papua Barat, Drs Yohanes Nauw mengatakan, pers telah memberikan kontribusi besar, membantu pemerintah melalui pemberitaan.

“Berita teman-teman pers sudah berimbang karena telah membantu tanggung jawab kami terutama tiga hal yang menjadi tugas pokok pemerintah daerah yaitu, penyelenggaraan pemerintahaan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, itu sudah ditransformasi oleh teman-teman wartawan” ungkap mantan Kadis Parawisata Pemkot Sorong itu.

Karo Humas mengakui bahwa masih ada pimpinan SKPD di Setda Provinsi Papua Barat yang belum memahami tugas dan peran pers, sehingga kedepan pihaknya akan menyurati instansi tersebut untuk memberikan informasi terkait hasil-hasil pembangunan di Papua Barat kepada awak media supaya dipublikasikan.

Sedangkan akademisi Papua Barat, Filep Wamafma, S.H, M.Hum, CLA melalui keterangan persnya, Kamis (9/02/2017) memberikan apresiasi kepada kaum kuli tinta di seluruh dunia, karena telah mengawal demokrasi, pembangunan khususnya masalah politik dan hukum di Provinsi Papua Barat.

Ketua STIH Manokwari ini menghimbau kepada pers agar tidak takut mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak memihak kepada kepentingan rakyat, sehingga implementasi program pemerintah harus berbarengan dengan kebutuhan rakyat hari ini.

“Pemerintah harus memberikan jaminan kebebasan pers kepada insan pers dalam melakukan aktifitas di Papua Barat, karena ketika wartawan mengungkapkan satu kasus di Papua Barat maka wartawan itu mendapat intimidasi, sehingga profesionalisme dari pada pers ini menjadi kurang dihargai” tegasnya.

Filep berharap kepada masyarakat Papua Barat untuk menghormati tentang kebebasan pers dalam memberikan informasi, tetapi insan pers juga harus  menghargai tentang etika profesi sehingga semua pihak memahami tugas dan fungsi masing-masing.(*)

Tinggalkan Komentar