Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Gubernur Didesak Selesaikan Dualisme Pemerintahan Distrik Moraid dan Mega

0 0

MANOKWARI,TN-Persoalan dualisme pemerintahan Distrik perbatasan antara Kabupaten Tambrauw dan Sorong telah menimbulkan konflik berkepanjangan sejak terbentuk.

Dimana sejak Tambrauw dimekarkan sebagai Daerah Otonom Baru (DOB) terlepas dari Kabupaten Sorong dengan 6 distrik, kemudian berdasarkan putusan MK nomor 0155 maka dimekar menjadi 10 distrik termasuk Moraid.

Namun di Distrik Moraid terdapat dualisme pemerintahan, Kabupaten Sorong juga membentuk Distrik Mega dengan menempatkan pemerintahan bersama perangkatnya.

Hal ini telah mengakibatkan perpecahan dalam masyarkat setempat serta menimbulkan korban baik material maupun jiwa.

Anggota DPR Papua Barat, Max Yekwam,S.T mendesak kepada Gubernur, Drs Dominggus Mandacan untuk segera turun tangan menyelesaikan persoalan dualisme pemerintahan ini.

Mengingat salah satu program prioritas Gubernur Papua Barat yaitu menyelesaikan persoalan tapal batas kabupaten/ Kota serta perebuatan wilayah pemerintahan, sehingga diharapkan dapat memfasilitasi Bupati Sorong serta Tambrauw dalam menyelesaikan persoalan Distrik Moraid dan Mega.

“Saya minta kepada Gubernur untuk memanggil Bupati Sorong dan Tambrauw untuk menyelesaikan persoalan ini, jangan membiarkan berkepanjangan akan menimbulkan masyarakat yang jadi korban” tegas legislator muda berdarah moi itu saat dihubungi media ini melalui telpon celulernya, Minggu (08/10/2017)

Politisi NasDem ini menegaskan, persoalan ini secara serius, karena masyarakat setempat sudah menjadi korban sejak pemerintahan dua periode Bupati Sorong dan Gubernur Papua Barat sebelumnya, masalah ini dibiarkan begitu saja.

“Kami harap Gubernur baru yang juga kepala suku besar di Papua Barat dapat menyelesaikan dualisme pemerintahan di Distrik Moraid dan Mega” harapnya(***)

Anda mungkin juga berminat

Tinggalkan Komentar