Fraksi Otsus Minta Kapolda Papua Barat Harus OAP

1
399
Ketua fraksi Otsus DPR-PB, Yan Anthon Yoteni

MANOKWARI,TN- Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat, Yan Anton Yoteni menolak dengan tegas pergantian Kapolda Papua Barat Berdasarkan Surat Telegram Rahasia Kapolri Nomor : ST/ 1768 / VII / 2017 tanggal 20 Juli 2017 dan Keputusan Kapolri Nomor : KEP/ 756 / VII/ tanggal 20 Juli 2017, tentang pemberhentian Brigjen Pol Drs Martuani Sormin Siregar,M.Si sebagai Kapolda Papua Barat, dan digantikan dengan Brigjen Pol Drs Rudolf Alberth Rodja yang sebelumnya menjabat  Kepala Biro Provos Divisi Propam Mabes Polri.

Yan Anthon meminta agar jabatan Kapolda Papua Barat Orang Asli Papua (OAP) sesuai UU Nomor 21 tahun 2001 tentang pelaksanaan otonomi khusus di Tanah Papua, demikian disampaikan dalam konfrensinya bersama sejumlah awak media di Manokwari, Jumat (21/07/2017) malam.

Penentuan Kapolda lebih dijebarkan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) pasal 48 ayat 5 dan 7, karena Papua Barat merupakan Daerah Wirapraja, artinya Pemerintahan sendiri, bahasa keren itu Desentralisasi Asri Metris hanya dianut oleh  daerah Aceh, DKI, Yogyakarta, Papua dan Papua Barat.

“Siapa yang bertugas di wilayah Papua dan Papua Barat harus bisa menghargai dan menghormati orang asli Papua sesuai dengan Otsus tersebut”. tegas Yan

Tugas dari Kepolisian daerah merupakan perpanjangan tangan pusat tugasnya untuk memelihara Keamanan, Ketertiban, Penegakan Hukum memberi perlindungan serta mengayomi pelayanan kepada Masyarakat, ini juga disinergitaskan dari UU Otsus itu adalah agar orang Papua menjadi tuan/puan di Negeri sendiri.

” Saya kira banyak anak asli Papua yang bisa diangkat seperti Petrus Waine yang juga merupakan anak Papua dan mampu memimpin Polda Papua Barat. Oleh sebab itu,  Kapolda Papua Barat yang ditinggalkan Brigjen Pol Drs Martuani Sormin Siregar,M.Si, dan telah diputuskan oleh Kapolri mengangkat Mantan Wakapolda Papua, Brigjen Pol Drs Rudolf Alberth Rodja menjadi pimpinan kapolda yang baru tolong ditinjau kembali, “Harapnya.

Karena banyak aspirasi dari ras dan golongan masyarakat yang masuk dari berbagai elemen hendaknya disikapi dengan baik oleh Kapolri dan Pemerintah Indonesia, agar orang asli Papua inginkan adalah Polda harus di pimpin oleh orang asli Papua Barat.

“Seperti halnya Paulus Waterpauw, kami minta Anak asli Papua, Kombes Pol Petrus Waine yang telah lama mengabdi di Wilayah Polda Papua Barat Harus dapat diangkat menjadi Kapolda Papua Barat, “Tukasnya

Ditegaskannya hal ini sebagaimana masyarakat Papua Barat menagih Janji dari apa yang mereka harapkan. Jika tidak demikian maka dianggap Kapolri dan Pemerintah Indonesia tidak menghargai lembaga MRPB, DPR Papua Barat, dan Gubernur Papua Barat. 

Ketua komisi A DPR Papua Barat menegaskan, salah satu surat Gubernur Papua Barat, di tanda tangani 26 September 2016 nomor 331/13 tidak dihargai sama sekali oleh  Kapolri Jendral Tito Karnavian, oleh sebab itu,  fraksi otsus akan kembali mengkaji perdasi tentang pembiayaan Kapolda Papua Barat menggunakan Sumber dana berasal dari otsus.

“Dalam hal ini, DPR Otsus  Papua  Barat akan melakukan tinjau kembali Perdasi tentang keuangan kepada Polda Papua Barat, Tidak bikin apa-apa untuk Orang Asli Papua,” pungkasnya. (***)

1 KOMENTAR

  1. seorang KaPolDa setidaknya memiliki pangkt BrigJen..jd kemungkinan dlm hal menunggu itu KaPolRi blm dpt memberikan jbtn KaPolDa kpd bpk KomBes Petrus Waine.ini mnrt pemikiran sy.

Tinggalkan Komentar