Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

FPD Desak DK Proses 2 Oknum Dewan R4 

0 0

Waisai,TN– Ratusan orang yang tergabung dalam Forum Peduli Demokrasi (FPD), Kamis, (30/03/17) siang, melakukan aksi demostrasi di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan kantor Bupati Kabupaten Raja Ampat.

Dalam aksinya massa menuntut, pimpinan, dan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Raja Ampat menindak tegas dua oknum anggota dewan yang terlibat sebagai orator bahkan koordinator lapangan dalam aksi tanggal 29 kemarin di halaman kantor Bupati Kabupaten Raja Ampat.

Koordinator aksi Forum Pedulu Demokrasi, Fahmi Macap mengatakan, aksi ini bukanlah  aksi tandingan, tetapi aksi yang dilakukan ini murni juga untuk memperjuangkan hak-hak adat. “ Kalau berbicara tentang adat, kita semua adalah anak adat yang mendiami Negeri para Raja ( Raja Ampat-red). Olehnya itu jangan cederai nama baik Bupati Raja Ampat,” ungkapnya.

” Saya pikir kalau berbicara tentang adat ada tatanan tertentu, ada nilai-nilai tertentu yang semestinya dipegang oleh anak adat. Kalau aksi kemarin mereka berbicara soal adat terus menggembosi soal jalan lingkar Waigeo, soal tim sukses, caci maki tim, mengantai Bupati. Itu  kan bias sekali”, tambahnya.

Apalagi kata Fahmi, mereka bicara soal jalan lingkar Waigeo, tetapi sedikitpun tidak menyinggung soal surat panggilan dari Kejaksaan Tinggi Papua tetang dugaan korupsi yang telah menyeret nama mantan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Raja Ampat. ” kemarin mereka tidak berteriak soal ini, maka sekarang kami yang turun meneriakkannya.” Ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Raja Ampat, Rahmawati Tamima saat menerima massa aksi mengaku, tidak mengetahui tentang adanya keikutsertaan dua oknum anggota dewan pada demo hari rabu kemarin.

” Kami selaku pimpinan, tidak pernah menerima surat baik secara tertulis maupun secara lisan. Kami pun tidak tahu kedua oknum itu berorasi atas nama DPRD atau adat”, ujarnya.

Meski demikian, selaku Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Raja Ampat ia pun menyayangkan  jika benar, adanya keterliban itu. “Jujur saja dan kita tidak munafik, tentu masyarakat akan memandang mereka (kedua oknum DPRD-red) pada dua predikat. Untuk sanksi sendiri, kami masih mempelajari laporan yang telah diserahkan oleh FPD. Jika memang menyalahi peraturan maka ada kode etik dan tatib yang berlaku di lembaga DPRD”, tandasnya.

Dari pantauan media ini,  aksi ratusan massa FPD kemarin dikawal ketat ratusan aparat gabungan yang terdiri dari anggota TNI,  Polri dan Satpol PP. (*)

Tinggalkan Komentar

%d blogger menyukai ini: