Awas, PSU Maybrat Rawan Money Politik 

0
481
Ilutrasi
Ilutrasi

MANOKWARI,TN- Putusan Mahkamah Konstitusi RI atas perselisihan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat tahun 2017 dalam perkara nomor : 10/PHP.BUP-XV/2017 pada tanggal 26 April 2017, memerintahkan kepada pihak termohon (KPUD) supaya melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 Kampung Irohsosher, Distrik Aitinyo Tengah.

Dimana antara Pasangan Calon Nomor Urut 1, Drs Bernard Sagrim, M.M – Paskalis Kocu, S.Pd,M.Si (SAKO) memiliki selisih 95 (sembilan puluh lima) jumlah suara lebih banyak dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, Karel Murafer,S.H,MA – Yance Way (KARYA) sehingga kemenangan jumlah suara mutlak di TPS 01 Kampung Irohsosher, Distrik Aitinyo Tengah, sangat menentukan kemenangan salah satu Pasangan Calon.

Pasca putusan MK maka diduga  paslon Bupati dan Wakil Bupati tertentu, yang melakukan penyuapaan atau money politic terhadap kepala kampung Irohsosher berinisial JA.

Sesuai press release yang diterima media ini dari tim kuasa hukum paslon Bupati dan Wakil Bupati Maybrat nomor urut 1, Drs Bernard Sagrim,M.M – Paskalis Kocu,S.Pd,M.Si, Selasa (02/05/2017) menjelaskan bahwa, pada tanggal 26 April 2017, oknum anggota DPRD Maybrat berinisial DW dan oknum PNS menghubungi JA untuk meminta bertemu di Restaurant Super Suikiwai Lt II, Jalan Mangga Besar Raya No.3C, Jakarta Barat, Pukul 22.00 hingga 00.00 WIT

Pada saat itu, calon bupati Maybrat nomor urut 2, KM menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.000 kepada JA, menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp 5.000.000.000, kemudian akan membeli 1 unit mobil dan mengangkat MA, (Kakak Kandung JA sebagai Kadis.

Selain itu, memberikan proyek-proyek besar di Kabupaten Maybrat jika pasangan KARYA terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati periode 2017-2022, KM juga menjanjikan memberikan uang Rp 50.000.000 kepada setiap orang yang terdaftar dalam DPT TPS 01 Kampung Irohsosher yang memilih paslon no.2, dimana Rp 25.000.000 diberikan sebelum pencoblosan dan sisanya sesudah coblos.

Dalam laporan tim kuasa hukum paslon SAKO, melaporkan juga oknum Anggota DPRD Maybrat berinisial DW kepada BAWASLU RI karena juga menyerahkan amplop berwarna putih yang berisi uang senilai Rp 2.000.000.

“Sebelum pertemuan tersebut berakhir, DW meminta untuk bertemu kembali dengan JA pada tanggal 27 April 2017 dan menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp 500.000.000 namun pertemuan tersebut tidak terlaksanakan, atas perbuatan mereka ini maka kami mengadu ini ke Bawaslu RI tanggal 28 April 2017” tutur kuasa hukum paslon SAKO.

Pelapor dan tim kuasa hukum SAKO terus melakukan koordinasi untuk berkoordinasi dengan Bawaslu RI dalam rangka penyidikan kasus dugaan penyuapan dalam rangka mempengaruhi hasil PSU Maybrat nanti.

Sesuai 0asal 187 A ayat (1) UU Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menegaskan bahwa setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan atau menjanjikan uang/ materi kepada siapa pun secara tidak sah untuk memenangkan paslon tertentu maka dipidana penjara pidana penjara paling sedikit 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda Rp 1.000.000.000

Tim SAKO berharap semua pihak mengawal pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 01 Kampung Irohsosher, Distrik Aitinyo Tengah, Kabupaten Maybrat agar berjalan sesuai azas pemilu, Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (LUBER).

Sayangnya, Ketua Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Papua Barat saat dikonfirmasi melalui telpon seluler terkait laporan tim SAKO ke BAWASLU RI, belum berhasil terhubung.(*) 

Tinggalkan Komentar