Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

DPRD R4 Didemo Soal LKPJ dan  Dana BBM 1,4 M

0 0

Waisai, TN- Komunitas Masyrakat Adat Papua Anti Korupsi (KAMPAK),  Aliansi Masyrakat Adat Nusantara (AMAN) menggelar aksi demo di Gedung DPRD Kabupaten Raja Ampat, Selasa (13/6/17). Dalam aksi tersebut,  masa aksi mendesak anggota DPRD Raja Ampat untuk menolak LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) bupati tahun anggaran 2016 yang diduga ada penyelengan anggaran yang tidak sesuai peruntuhan.

Masa aksi juga mendesak DPRD Raja Ampat agar segera mengusut tuntas kelebihan dana pembelanjaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diperuntuhkan untuk pimpinan DPRD tahun 2016 senilai Rp 1,4 miliar. Temuan tersebut sesuai auditor Badan Pemeriksa Keungan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Papua Barat. 

Soleman Dimara, yang juga sebagai kordinator aksi menyampaikan, pihaknya melaksanakan aksi demo karena sudah sangat kesal. Karena telah banyak terjadi indikasi-indikasi penyelewengan kekuasaan, serta terjadi tindak pidana korupsi (Tipikor) ditubuh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Raja Ampat yang selama ini tidak pernah diusut secara tuntas.

“karena itu, kami minta DPRD Raja Ampat agar segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut tuntas indikasi dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi pada LKPj tahun anggaran 2016. DPRD harus melakukan fungsi kontrol. Sehingga pembangunan di Raja Ampat bisa jalan”, tegas Suleman Dimara, yang disambut dengan teriakan dari massa agar DPRD segera menolak LKPj bupati Raja Ampat tahun 2016, kemarin.

Ia juga menyampaikan bahwa, opini WTP yang telah diterima Pemkab Raja Ampat dari BPK RI perwakilan Papua Barat tidak sesuai realitas. Menurutnya WTP yang dimaksd adalah Waisai Tanpa Pembangunan. Pasal, hingga sampai saat ini,  masyarakat belum merasahakn kesehjateraan.  “Sampai saat ini rakyat Raja Ampat masih dalam garis kemiskinan. Sama sekali belum sejahtera. Seharusnya DPRD berjuang untuk rakyat bukan tindis mata atau kong-kali-kong, korupsi diusut tuntas”, ungkapnya. 

Sementara itu, pihak DPRD yang di wakili Charles Imbir dari fraksi HANURA mengatakan, penutupan Sidang LKPJ, selasa (13/6) terjadi perdebatan dan log out dari beberapa anggota DPRD. Hal ini, menurut Charles, Bupati yang telah diundang berulang kali dengan Undangan resmi tidak pernah menghadiri rapat LKPJ hingga pada penutupan. 

“Rapat LKPJ sesuai jadwal, hari ini harus ditutup. Tetapi hingga hari ini Bupati tidak menghadiri undangan resmi kami dan tidak ada penanggung jawab dari eksekutif-eksekutif yang hadir di DPRD, tanpa surat serta pemberitahuan yang jelas,” ungkap Charles didepan massa aksi dengan suara yang lantang. 

Ia juga katakan, Anggaran pembangunan trotoar disamping kanan dan kiri Jalan protokol atau jalan 30, tidak ada dalam program APBD dan ditemukan kerugian sebesar Rp 5 Miliar. Sedangkan, jalan seminisasi menuju Resort Afu juga tidak terdaftar pada penggunaan APBD, namun dikerjakan. 

Oleh sebab itu, pihaknya mewakili Ketua DPRD dan Anggota DPRD lainnya, bersumpah akan mengusut tuntas kasus korupsi, kolusi dan tiputisme diatas Tanah Raja Ampat. 

Sedangkan, Rp 1,4 Miliar yang digelorakan massa, dijelaskannya anggaran tersebut merupakan anggaran sisa pembelanjaan Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh DPRD dan akan diselesaikan secara terbuka. 

Sesuai pantauan media ini, aksi demo ini dikawal ketat aparat gabungan TNI, POLRI, dan Satpol PP. (*)

Tinggalkan Komentar

%d blogger menyukai ini: