Kawal Kebebasan Pers, FPII Demo DP dan DPR

0
90

Sorong TN.com -Dewan Pers (DP) dibawah kepemimpinan Yosep Adi Prasetyo dinilai telah menciderai kebebasan Pers Indonesia. 

Dengan mengeluarkan kebijakan verifikasi dan barcode bagi Perusahaan Pers, DP dianggap telah melakukan diskriminasi dan kriminalisasi terhadap pers di indonesia. 

Jika tujuannya untuk menciptakan pers yang profesional tidak musti harus dengan cara verifikasi terhadap perusahaan pers karena akan bertentangan dengan semangat  kebebasan pers yang dilindungi UU No. 40 tahun 1999. 

 Apalagi  media yang lolos verfikasi  hanya berkriteria memiliki modal kuat secara financial saja, lantas bagaimana nasib media-media kecil namun memiliki semangat idealisme yang besar?

Selain mengancam kebebasan pers  , sistem verifikasi perusahaan pers akan menguntungkan kaum kapitalis (kaum pemodal). Jika pers sudah dikuasai kaum kapital maka nasib wartawan tak ubahnya hanya seperti buruh pabrikan.

Sebagai respon ketidakadilan itu segenap insan pers yang terhimpun dalam  Forum Pers Independen Indonesia ( FPII) akan melakukan aksi damai di gedung Dewan Pers dan di Gedung MPR/DPR, Senin (20/03) .  Aksi juga akan diikuti secara serentak diberbagai daerah – daerah. 

Sedikitnya ada empat tuntutan FPII kepada Dewan Pers dan DPR RI adalah sebagai berikut :

1. Cabut Verifikasi Media di seluruh Indonesia.

2. Stop, Intimidasi, Diskriminasi, dan Kriminalisasi Wartawan,

3. Kembalikan fungsi UU Pers No. 15a tahun 1999.

4. Dewan Pers Harus membuat pernyataan di media massa terkait dengan adanya selebaran pelarangan meliput terhadap wartawan/jurnalis yang tidak terverifikasi, yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah/Swasta di Seluruh wilayah Indonesia. (*)

Tinggalkan Komentar