Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Bupati Telbin Desak Pemprov Segera Godok Perdasus DBH Migas

0 0

Manokwari,TN-  Bupati Teluk Bintuni, Ir Petrus Kasihiw, MT mendesak Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera melahirkan produk hukum khusus yang mengatur tentang Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas bumi.

Kasihiw mengatakan, selama ini pembagian dana tersebut mengacu pada peraturan gubernur. Melalui peraturan tersebut Teluk Bintuni sebagai daerah penghasil memperoleh 12 persen, 6 persen provinsi dan 6 persen untuk Kabupaten/kota se-Papua Barat.

Sehingga masyarakat pemilik hak ulayat belum mendapat bagian, karena itu diharapkan dengan adanya perdasus DBH Migas itu dapat mengakomodir kepentingan masyarakat ini.

“Masyarakat adat selaku pemilik hak ulayat belum mendapat bagian. Akhirnya mereka menyampaikan tuntutan kepada pemerintah Teluk Bintuni,” kata Bupati Pit Kasihiw saat ditemui di Manokwari, Sabtu (25/03/2017) pekan lalu.

Selama ini karena belum ada regulasi DBH Migas, sehingga menyikapi tuntutan warga adat, pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan dengan membayar tuntutan warga saat mereka memintanya.

Dia mengutarakan, banyak masalah baru muncul akibat pembagian dana hasil migas yang dinilai kurang proporsional tersebut.

“Saat ini kami sedang menghadapi tuntutan dari masyarakat suku Sumuri terutama marga Sowai. Mereka adalah warga yang kehilangan lahan yang saat ini menjadi lokasi LNG Side di Teluk Bintuni,” ujarnya.

Menurut mantan kepala Bappeda Tambrauw ini, warga suku tersebut benar-benar telah kehilangan lahan. Meski ada dana abadi yang diberikan perusahaan namun masih ada hak yang belum dibayarkan.

“Bahkan, selama ini mereka menumpang di lahan milik orang lain, karena mereka sudah tidak punya tanah lagi,” ujarnya.

Petrus berharap, gbernur dan wakil gubernur Papua Barat terpilih bersama DPR memprioritaskan penyusunan Raperda tersebut. (*)

Anda mungkin juga berminat

Tinggalkan Komentar