Pemred Teropong News
Pemred Teropong News

Hari Kebebasan Pers Sedunia atau World Press Freedom Day  ( WPFD ) diperingati setiap tanggal 3 Mei. Jika dunia internasional melalui PBB menetapkan tanggal 3 Mei diperingati sebagai World Press Freedom Day atau Hari Kebebasan Pers Dunia. Bagaimana dengan peringatan hari Pers di Indonesia setiap 9 Februari.

PBB menetapkan 3 Mei sebagai Hari Kebebasan Pers Dunia untuk memperingati prinsip-prinsip dasar kemerdekaan pers dan demi mengukur kebebasan pers di dunia internasional. Sejak itulah, 3 Mei diperingati demi mempertahankan kebebasan awak media dari serangan atas independensi dan memberikan penghormatan bagi jurnalis yang meninggal dalam menjalankan profesinya.

Di Indonesia, sejarah pers sangatlah berbeda pada penentuan peringatan hari pers tersebut, pasalnya Indonesia kerap memperingatinya pada bulan Februari, sedangkan di dunia selalu diperingati Hari pers sedunia yaitu setiap tanggal 3 Mei. Lalu apa sejarahnya bisa berbeda?

Indonesia, merayakan hari pers pada  9 Februari. Adalah Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985, yang menjadi sebuah dasar pada penetapan Hari Pers Nasional meskipun, sampai sekarang menjadi gugatan dari banyak pihak, karena dianggap  bukanlah sebuah momentum dari perjuangan pers bangsa Indonesia

Banyak catatan yang menyebutkan alasan, 9 Februari ditetapkan sebagai hari pers nasional, karena disesuaikan dengan hari lahirnya PWI atau Persatuan Wartawan Indonesia,pada  9 Februari 1946.

Padahal PWI sendiri bukan sebagai organisasi wartawan paling pertama di Indonesia. Penetapan 9 Februari sebagai hari pers adalah bermuncul saat adanya beberapa tokoh orde baru, Harmoko, yang waktu itu ia menjabat selaku ketua PWI Pusat.

Menurut pakat sejarah, massa Orde baru yang dipimpin Presiden Soeharto terkenal sepanjang sejarah bukanlah massa atau rejim dengan kebebasan pers yang baik dan independen, jadi keputusan itu dinilai oleh banyak pakar terlalu banyak kepentingan politis. Tetapi, disamping banyaknya perdebatan tentang sejarah hari pers di Indonesia, dunia internasional dan komunitas Pers dalam negeri tetap merayakan momentum kebebasan pers sedunia yang jatuh pada hari ini, 3 Mei 2017.

Terlepas sejarah kebebasan Pers Dunia dan nasional. Kondisi kebebasan Pers di nusantara masih banyak menyisakan duka lara. Kekerasan, intimidasi, intervensi dan ketidak adilan masih erat berpihak bagi insan pers dan media  di Indonesia. Deretan persoalan yang menimpan wartawan dan media, belum banyak yang terselesaikan .  Kasus kekerasan dan pembunuhan  wartawan tak kunjung terungkap bahkan terkesan terbaikan. Ini “PR” Dewan Pers.

Keperpihakan Dewan Pers sebagai lembaga aspirasi kaum Pers Indonesia masih jauh dari harapan. Faktanya, sebukit persoalan yang meimpa wartawan dan media berakhir dengan kekecewaan. UU No.40 tahun 1999 yang menjadi pijakan hukum Pers nasional nyaris diabaikan seakan enggan dijadikan sebagai rujukan, ketika terjadi persoalan yang melibatkan wartawan dan media. Justru KUHP yang diterapkan, inilah yang menyebabkan menurunnya kepercayaan terhadap Dewan Pers.

Ditengah ketidakpastian perlindungan hukum, isu hoax  dan verifikasi perusahaan pers muncul  dan dihembuskan dengan begitu kencangnya. Itu dicurigai sebagai “hantu” bagi khalayak pers menengah kebawah. Namun bisa menjadi  “malaikat” bagi media bermodal kuat dan kapitalis. Bahkan isu itu disebut sebagai siasat pemerintah dan DP untuk melakukan pembatasan terhadap kebebasan pers.

Tidak bisa dipungkiri . Industri pers nasional masih didominasi oleh kalangan menengah kebawah. hampir meyebar diseluruh daerah media cetak, siber, elektronik tumbuh subur meskipun jauh dari standar kesehjahetraan. lantas, apakah bakal diberangus?. apakah mereka menjadi ancaman bagi para kapitalis?

Resah dan khawatir hal itu bakal terjadi. Ribuan insan pers  dan media kelas menengah kebawah, berondong-bondong beraliansi dan berserikat untuk bersatu melawan prorgram verifikasi perusahaan pers yang merekap anggap sebagai “pengekanngan” kebebabasan pers.

Gelombang aksi demontarasi dan deklarasi aliansi pers bermunculan dimana – mana. Dewan Pers, Kemenkominfo dan DPR/MPR tak luput dari sasaran aksi protes. Dewan Pers dinilai tidak adil, pandai beretorika saja dan masih jauh dari tupoksinya.

Hingga 3 Mei 2017 tercatat puluhan Sarikat Pers dan aliansi jurnalis di bentuk dan dideklarasikan. Semoga momentum hari kebebasan per sedunia kali ini menjadi momentum dimulainyan kejayaan pers nasional. Di Papua Barat, tempat lahirnya media ini dan berkarya telah muncul gagasan penbentukan Majelis Pers Papua. By Pemred Teropong News.

Tinggalkan Komentar