Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Pemkot Sorong Jangan Hambat Tugas Wartawan

0 0

Sorong TN –  Sejumlah awak media sesali sikap Pemerintah Kota Sorong yang terkesan menghambat tugas peliputan wartawan.

Kondisi itu terjadi saat Megawati, wartawati Teropong News, hendak melakukan konfirmasi terkait informasi yang  berkaitan dengan agenda pemberitaan. Yaitu, informasi  tentang robohnya tiang listrik PLN, yang diduga disebabkan oleh pekerjaan galian parit. Hal inilah yang mendorong Megawati harus melakukan konfimasi di  Dinas Pekerjaan Umum ( PU ) Kota Sorong.

Namun, sangat disayangkan salah satu staff Sekretaris Dinas PU kota Sorong, mengharuskan agar wartawan menunjukkan surat jalan dari Kabag Humas atau Kabag Umum.

“Untuk bertemu pejabat di Pemkot Sorong , seperti walikota, wakil walikota serta pejabat teras di Pemkot Sorong  tak bisa dilakukan  secara langsung lagi. Para tamu harus melalui prosedur yang diterapkan seperti mempunyai surat jalan sehingga bisa di arahkan ke Pejabat tersebut”, kata salah satu staff Dinas PU Kota Sorong keada wartawan Teropong News , Selasa (16/5) pagi

Jika benar demikian, sungguh sangat disayangkan sikap pemerintah Kota Sorong. Padahal, Wali kota Sorong dikenal dekat dengan insane pers dan public. Apabila seoaran jurnalis yang sedang menjalankan tugasnya saja sudah sangat sulit untuk menemui dan melakukan konfirmasi, bagaimana nasib masyarakat umum yang ingin memperoleh informasi.

Padahal secara gamblang dalam pasal 1,  Undang Undang  No 40 tahun 1999 tentang Pers, secara jelas menegaskan : setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat, menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 di pidana,dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun,atau denda paling banyak Rp.500.000.000.(Lima ratus juta rupiah).

Selain itu dengan berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan peluang bagi pelaksanaan sistem pemerintahan menuju demokrasi yang lebih substantif.  Adanya UU KIP  dapat digambarkan memiliki dua sisi; sisi pertama adalah peluang bagi pemerintah atau badan publik untuk lebih bersikap terbuka dalam mengelola pemerintahan, sisi kedua adalah peluang bagi warga negara untuk lebih leluasa mengakses setiap informasi yang dikelola oleh pemerintah atau badan publik lainnya. UU KIP memberikan instrumen kepada pejabat publik untuk wajib memberikan informasi kepada publik.

Kedua aturan itu sangat jelas yang mengharuskan pejabat public umtuk tidak  menyembunyikan informasi dan menghambat atau menghalangi wartawan dan masyarakat dalam memperoleh informasi.

Pemimpin Redaksi Teropong News, Imam Mucholik meminta agar pemerintah kota Sorong segera menevaluasi kembali penerapan prosedur terhadap wartawan dalam melakukan tugas jurnalitik. Jika, tidak Imam, khawatir akan menimbulkan reaksi yang tidak menguntungkan bagi pemerintah kota Sorong dari insan Pers.

“Aneh jika Pemkot Sorong terapkan soal surat jalan kepada wartawan. Sejauh ini pak Wali sangat dekat dan terbuka dengan wartawan, hampir pada setiap kegiatannya wartawan yang ngepos di Pemkot dilibatkan untuk meliput”, ujar Imam.

“ Melalui berita ini, saya berharap pembuat kebijakan terkait prosedur yang diterapkan bagi wartawan yang ingin meliput dilingkungan Pemkot Sorong, agar segara pertimbangakan dan mencabut. Karena selain akan menjadi preseden buruk bagi atmosfer transparansi Pemkot Sorong, juga berlawanan terhadap UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers “, jelas Imam.

Menurut Imam, setidaknya sudah pernah ada catatan hitam dalam upaya menghambat kinerja wartawan di kota Sorong. Yakni ketika DPRD kota Sorong berkeinginan membuat Peraturan Daerah ( Perda ) tentang pers dan menunai reaksi keras insane Pers se Papua  Barat. Dan bila prosedur yang diterapkan oleh Pemkot Sorong ini terus diberlakukan tidak menutup kemungkinan reaksi serupa akan digelar kaum jurnalis di Sorong Raya, bahkan bisa saja berpotensi masuk ke ranah hukum . Hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan resmi dari Pemkot Sorong, Kabag Humas Kota Sorong yang ingin ditemui masih ada kegiatan diluar daerah.  (*)

 

Tinggalkan Komentar

%d blogger menyukai ini: