Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Validasi Pendaftaran Kartu Prabayar Sekarang Harus Menggunakan NIK

0 0

Sorong, TN – Kemeterian komunikasi dan informatika (Kominfo) akan segera memberlakukan registrasi kartu SIM prabayar dengan metode validasi dengan Nomor Induk Kependudukan. Penerapan pendaftaran menggunakan NIK itu sendiri rencananya akan mulai dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2017 sesuai dengan peraturan Menteri Kominfo Nomor 14 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan menkominfo Nomor 12 Tahun 2016 mengenai Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

Sesuai yang dikutip dari siaran pers Kominfo nomor 187/HM/KOMINFO/10/2017 tanggal 11 Oktober 2017, penerapan registrasi menggunakan NIK merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan nomor pelanggan terutama pelanggan prabayar. Penerapan sistem ini sendiri diberlakukan bagi calon pelanggan dan pelanggan lama berdasarkan NIK dan nomor KK yang terekam pada pada database Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri. Proses registrasi meliputi penyesuaian data oleh petugas penyelenggara jasa telekomunikasi hingga ativasi nomor prabayar.

Mengenai cara pendaftaran, dijelaskan bahwa pelanggan dapat langsung melakukan registrasi pada kartu perdana baru, sedangkan bagi pelanggan lama harus melakukan registrasi ulang. Diinformasikan pula bahwa pelanggan dapat menghubungi layanan pelanggal masing-masing operator untuk mendapat panduan proses registrsai. Sementara jika pelanggan yang tidak melakukan pendaftaran ulang maka nomor tidak dapat diaktivasi dan bagi pelanggan lama akan dilakukan pemblokiran secara bertahap. Cara registrasi kartu perdana dilakukan dengan mengirimkan SMS ke 4444 dengan format NIK#NomorKK#.  Sedangkan untuk pelanggan lama dengan format ULANG#NIK#Nomor KK# . Informasi tersebut harus sesuai dengan NIK yang tertera di Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP–el) dan KK agar proses validasi ke database Ditjen Dukcapil dapat berhasil.

Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyelesaikan registrasi ulang pelanggan prabayar yang datanya belum divalidasi paling lambat tanggal 28 Februari 2018. Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyampaikan laporan kemajuan proses registrasi ulang pelanggan prabayar setiap 3 (tiga) bulan kepada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) selama jangka waktu registrasi ulang.

Perpanjangan batas waktu penyesuaian pelaksanaan registrasi pelangan jasa telekomunikasi ini mempertimbangkan kesiapan dan kehandalan sistem untuk melakukan validasi data pelanggan dan mempertimbangkan perlindungan terhadap kepentingan pelanggan jasa telekomunikasi. (mdl)

Tinggalkan Komentar