Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Masyarakat Babo Minta Gubernur Naikan Harga Kubikasi Kayu

0 0

MANOKWARI,TN- Terkait dengan persoalan hak ulayat masyarakat Babo, marga Manuama dan Nauri dengan PT Buming, dimana perusahan kayu tersebut hanya membayar harga Rp 10.000/M3 sesuai dengan SK Gubernur sejak tahun 1987 hingga 2017

Hal ini membuat pemilik hak ulayat merasa dirugikan sehingga menyurati Gubernur Papua Barat sebanyak dua kali, mereka meminta agar Gubernur segera menaikan harga kubikasi kayu yang dituangkan dalam SK Gubernur Papua Barat.

Kemudian memerintahkan kepada pihak PT Bumwi untuk membayar harga kubikasi kayu sesuai perubahan yang diminta masyarakat adat Manuama – Nauri.

Perwakilan masyarakat adat Manuama – Nauri, Umar Manuama kepada wartawan di Kantor DPR Papua Barat, Senin (02/10/2017) mengatakan, terkait dengan permintaan hak konpensasi masyarakat Babo ini harap direalisasi Gubernur, Dominggus Mandacan.

“Surat pertama sudah kami kasih ke Gubernur 3 Desember 2016 kemudian kedua tanggal 27 September 2017 tetapi belum dijawab Gubernur” tutur Umar kepada awak media.

Selain ke Gubernur, mereka juga melaporkan permintaan itu ke DPR Papua Barat untuk ditindak lanjuti bersama Gubernur Papua Barat.

Menanggapi persoalan ini, Wakil ketua DPR Papua Barat, Roberth Manibuy,S.H,M.M mengatakan, sebagai wakil rakyat pihaknya akan mengontrol aspirasi masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni ini

Masyarakat Babo, marga Manuama dan Nauri menyampaikan aspirasi mereka ke LMA Papua Barat,Senin (02/10/2017) malam

Mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Teluk Bintuni itu menjelaskan, masyarakat menganggap bahwa perekonomian saat ini sangat sulit, sementara perkembangan perusahan kayu PT Bumwi yang semakin meningkat, karena itu mereka meminta kubikasi dinaikan dari Rp 10.000 menjadi Rp 15.000.

“Tuntutannya adalah kubikasi dari Rp 10.000 menjadi 15.000/M3 tentunya kubikasi ini dasar hukumnya Pergub tahun 2014, pada prinsipnya kami DPR-PB sangat mendukung hal ini” terang politisi PDI Perjuangan itu.

Dia berharap, Gubernur secepatnya menyikapi hal ini karena akan berdampak pada masyarakat adat dan pihak perusahan tersebut, khawatirnya masyarakat adat akan menutup perusahan ini sementara waktu sambil mennggu keputusan dari Gubernur.

Selain ke DPR Papua Barat, masyarakat adat ini juga menyampaikan aspirasi mereka Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua Barat untuk mendapat perlindungan.(***)

Anda mungkin juga berminat

Tinggalkan Komentar