Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

LKPJ R4, Terealisai 1,087 Triliyun Dari Total APBD 1,205 Trilyun 

0 0

Waisai, TN- Pembukaan Rapat Paripurna Pertama masa sidang pertama dalam rangka pembahasan materi LKPJ Bupati Raja Ampat tahun anggaran 2016. Senin, (8/5/17) malam. diruang sidang DPRD Raja Ampat. 

Wakil ketua I, Rahmawati Tamima mengatakan penyerahan LKPJ Bupati adalah amanat undang-undang nomor 23 tahun 2016. Bahwa kepala daerah wajib menyerhkan LKPJ tahun sebelumnya sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat melalu Dewan Pimpinan Daerah (DPRD). 

“LKPJ pada dasarnya harus mencerminkan asas akuntabilitas publik. Dan sejalan dengan semangat reformasi serta selaras dengan visi misi gempar emas. Agar tercipta pemerintahan yang bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme”, Ungkap Rahmawati. 

Selain itu, LKPJ harus dibuat secara baik dan benar. Dan wajib disampaikan kepada masyarakat Raja Ampat pada umumnya. “LKPJ harus mencerminkan transparansi, dan pertanggung jawaban, bukan hanya disampaikan secara vertical tetapi harus horizontal. Agar masyrakat dapat memperolah informasi dengan baik dan benar”, Jelasnya. 

Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati, SE menjelaskan, LKPJ adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama 1 tahun. Ini wajib untuk dilaporkan kapada DPRD dengan maksud untuk memelihara, dan juga menguatkan hubungan checks and balans antara kepala daerah dan para wakil rakyat. Selain itu, materi LKPJ adalah salah satu acuan bagi DPRD untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan.

“Penyampaian LKPJ tahun 2016 adalah amanat UU No. 23 Tahun 2016 tentang pemerintah daerah. Dan penyusunan LKPJ sendiri mengacu pada peraturan pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada pemerintah, LKPJ kepala daerah kepada DPRD dan informasi LPPD ke masyarakat. Maka kami sangat berharap, rekomendasi dari hasil evaluasi DPRD jadi masukan serta pertimbangan dalam penyusunanan RKPD maupun pelaksanaan RPJMD 2016-2021”, terangnya. 

AFU ( sebutan akrab bupati Raja Ampat) juga menyampaikan target dan realisasi APBD setelah mengalami perubahan, sebagaimana Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2015. Diantarnya, realisasi pendapatan daerah 2016 Rp 1.203.532.588.90,66,- telah mencapai 92,03 persen dari target yang ditetapkan Rp 1.307.732.069.640,-. Dengan rincian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 49.958.683.334,66,- atau 64,94 persen dari target yang ditetapkan Rp 52.481.000.000,- atau 95,25 persen. PAD ini retribusi,  hasil pajak daerah, pengelolaan kekayaan dan pendapatan sah lainya. 

Kemudian, dana perimbangan dari bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, alokasi khusus, dana desa serta tunjangan profesi, tambahan penghasilan guru PNSD. Antara lain, realisasi dana perimbangan Rp 1.015.371.331.395,- dari target yang ditetapkan Rp 1.130.622.104.640,- .  kontribusi dana perimbangan ke realisasi pendapatan daerah keseluruhan 89,80 persen. Lain-lain pendapatan sah ditargetkan senilai Rp 124.628.965.000,- hingga akhir tahun dapat terealisasi Rp 138.202.573.361,- atau 110,89 persen. 

Anggaran belanja daerah APBD secara keseluruhan ditargetkan sebesar Rp 1.203.147.003.240,- sampai akhir tahun terealisasi Rp 1.087.198.318.219,- atau 90,36 persen. Anggaran belanja operasi dianggarkan Rp 801.713.250.686,- dapat terealisasi Rp 344.653.830.826,- atau 86,29 persen. Belanja tak terduga Rp 2.000.000.000, tidak terealisasi serta belanja transfer bantuan keuangan Rp 102.690.666.400,- telah terealisasi 73.250.557.398 atau 71,33 persen.

“Kami Pemkab Raja Ampat sudah berupaya semaksimal mungkin untuk peningkatan pembangunan di daerah ini. Dan hasil yang dicapai selama tahun anggaran 2016, adalah hasil kinerja anatara eksekutif, maupun legislatif. Sehingga kami sangat membutuhkan masukan ataupun saran dari pihak manapun baik DPRD, masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda serta tokoh pemerhati Raja Ampat. Demi kemajuan Tanah Para Raja Negeri Bahari Kabupaten Raja Ampat”, tutupnya.(*)

Tinggalkan Komentar

%d blogger menyukai ini: