Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Ditutup, Ratusan Pemandu Karaoke Gerudug Kantor  DPRD Pati

0 361

TN Pati  –  Ratusan massa yang terdiri dari pengusaha karaoke, karyawan karaoke,  dan pemandu karaoke (PK)) menggelar aksi demo di depan gedung DPRD Pati, Rabu (14/02/2018) siang.
Demo damai tersebut berlangsung di Jalan Tombronegoro antara Gedung DPRD dan Pendopo kabupaten Pati. Orasi yang diselingi berdangdutria di atas mobil truk itu sempat mengundang perhatian masyarakat. Sedang aparat keamanan dari unsur Polri dan TNI serta Satpol PP bersiaga di lokasi demo.
Dalam orasinya mereka menuntut pemerintah daerah kabupaten Pati untuk bertindak adil dan tidak pilih kasih dalam penegakkan Perda Nomor 8 tahun 2013 tentang kepariwisataan. 
Aksi demo yang umumnya kaum hawa, sebagai pekerja dan pemandu karaome (PK),  itu diikuti ratusan massa dan tidak mencapai seribu orang.  Namun demikian cukup aspiratif kendati bupati Haryanto dan wakil bupati Arifin serta ketua DPRD sedang berada di luar kota.
Plt Satpol PP, Riyoso, pejabat yang paling dicari pendemo karena selaku penegak peraturan daerah, alhasil tidak tampak di lokasi demo. Kemungkinan besar beliau mengamankan diri. entah dimana. Sedang para pejabat teras praktis tidak berada di tempat.
Sementara pengamanan dikendalikan langsung oleh Kapolres Pati, AKBP Maulana Hamdan dan dibackup Dandim 0718/Pati, Letkol Arm. Arief Darmawan, S.Sos. Sedang sebagian ruas jalan ditutup dan dialihkan untuk kelancaran lalu lintas.
“Unjuk rasa digelar mulai dari pasar Wage Kecamatan Margorejo menuju  gedung DPRD Pati dan diikuti 3000 massa dari pengusaha karaoke,  karyawan karaoke,  pemandu karaoke,  yang kemudian didukung oleh pedagang kaki lima dan tukang ojek, “ungkap Anton Sugiman koordinator tim aksi.
Sementara itu menurut pemerhati tempat hiburan malam (THM), S. Tete Marthadilaga, nengapresiasi aksi demo damai yang dilakukan oara pekerja dan pemandu karaoke di wilayah Pati Jawa Tengah. Bahkan para pedagang dan tukang ikut ambil bagian dalam aksi demo tersebut.
Usaha kepariwisataan hiburan seperti halnya rumah karaoke, bukan semata menjadi tumpuan hidup para pekerjanya, tetapi mdnyangkut hajad hidup orang banyak, semisal tukang ojek, pedagang, tukang becak dan lainnya.
Mas Tete, sangat menyayangkan terjadinya demo di Kabupaten Pati. Namun tidak bisa menyalahjan para pendemo karena justru yang memicu demo itu Pemkab Pati sendiri. Karena situasinya tidak tepat memasuki bulan politik atau demokrasi malah nenciptakan gejolak di masyarakat.
“Beruntung aksi demo berlangsung tertib dan sarat dengan intertaint. Tapi yang jadi pertanyaan kenapa pejabatnya pada ngavreng kelyar kota. Pak polusi sama tentara yang ketempuan, ” tandas Mas Tete.
Guna menciptakan kondusifitas, lanjut Mas Tete, pihak Pemkab Pati jangan egois dan jangan bertindak sewenang-wenang serta arogan. Perlu duduk bareng antara pemkab, dewan, polres, kodim dan pengusaha karaoke untuk mencari solusi terbaik.
“Hematnya penertiban karaoke di delay dulu alias ditunda hingga rampung pilkada atau pilpres. Nah, dalam rentang waktu itu dicarikan kesepakatan, ” ujarnya.
Produk Perda No. 8 Tahun 2013, kata Mas Tete perlu dikaji ulang. Proses terbitnya Perda tersebut harus diruntut karena dinilai tidak membawa kemaslahatan semua pihak.
“Ini namanya kebijakan yang tidak membawa kebajikan. Usaha karaoke ini kan aset pemkab, ya harus dutettibkan dalam arti dibina dan bukan dibinasakan, ” tegas Mas Tete yang turun langsung di lokasi .(*)