​Tentang Train 3, Bupati Piet Minta Pemerintah Pusat Lunasi Sisa Tunggakan Hak Ulayat

0
62

Bintuni TN.Com  – Persiapan pembangunan Train 3 LNG Tangguh di Kabupaten Teluk Bintuni nampaknya masih ada sedikit kendala soal pembayaran hak ulayat bagi masyarakat adat asli Sebyar Tujuh suku Kabupaten Teluk Bintuni. Pasalnya anggaran yang belum dibayarkan dan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat mencapai sekitar Rp 32 miliar.

Adanya permasalahan tersebut, Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw, MT telah menyampaikan  hal ini kepada Menteri ESDM Ignasius Jonan, saat keduanya memenuhi undangan BP Tangguh, di Site LNG Tangguh, Teluk Bintuni, pekan kemarin. “Menteri ESDM menanyakan sejauh mana hubungan antara pemerintah daerah dengan BP LNG Tangguh. Dan saya mengatakan hubungan kami sangat harmonis. Bahkan ada beberapa hal menyangkut masyarakat adat terkait pembangunan Train 1,2 dan nantinya 3, itu pemerintah daerah sangat konsen mendukung,” ungkap bupati.

Menurut mantan kepala Bapeda Tambraw ini, dari dukungan tersebut dimana telah diberikan atau di bayarkan dengan mengalokasikan APBD Bintuni Rp8,1 miliar sebagai bentuk wujud penghargaan hak-hak masyarakat adat Sebyar terkait buka pintu. Pemerintah provinsi juga sudah menyelesaikan tugas-tugasnya. Tinggal pemerintah pusat, sekitar Rp32 miliar yang harus diselesaikan. “Saya sampaikan kepada menteri. Masyarakat dan pemerintah daerah memohon agar pemerintah pusat memperhatikan hal-hal terkait masyarakat adat ini, agar bangunan Train 3 dapat berjalan dengan baik, sukses,” tuturnya.

Selain itu, Bupati Piet pada kesempatan tersebut juga menyampaikan beberapa hal terkait pembangunan infrastruktur di kabupaten Teluk Bintuni, khususnya pada beberapa wilayah yang berdampak kepada daerah disekitar area train 3. Salah satunya yang dititipkan yakni pembangunan sarana infrastruktur perhubungan. “Walau bukan lagi di bidang perhubungan, namun ia sangat mendukung dan akan memfasilitasi usulan kita ke Kementerian Perhubungan terkait persiapan pembangunan bandara, pembangunan pelabuhan, dan peningkatan fasilitas pelayanan perhubungan lainnya,” ucapnya. 

Orang nomor satu di kabupaten penghasil gas ini menegaskan, kunjungan Menteri ESDM memenuhi undangan yang dilayangkan oleh pihak BP Tangguh, bukan undangan dari pemerintah daerah. 

“Pertama-tama saya sampaikan kunjungan Menteri ESDM Ignasius Jonan atas undangan BP LNG, bukan atas undangan pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni. Karena itu yang bersangkutan tidak sampai di ibu kota kabupaten. Itu juga suatu kunjungan tidak terjadwal secara protokoler,” Paparnya (ian)

Tinggalkan Komentar