​Bupati R4 Dukung Kapolda PB Berantas Money Charger

0
31

Manokwari TN.Com– Terkait dugaan 10 money charger illegal yang ditemukan Bank Indonesia (BI) di Papua Barat, Kabupaten Raja Ampat merupakan salah satu lokasi tempat penukaran uang asing.

Dimana pihak kepolisian akan segera melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap perbuatan jahat itu, mendapat dukungan positif dari Pemerintah daerah Raja Ampat.

Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati,SE menyatakan, mendukung penuh aksi Kapolda Papua Barat untuk berantas money charger (penukaran uang asing) tersebar di Papua Barat termasuk di Kabupaten Bahari.

Dalam keterangan persnya kepada wartawan di Manokwari, Rabu (08/03/2017), Bupati Faris mengaku bahwa, Raja Ampat sebagai kabupaten wisata money charger merupakan kebutuhan penting bagi para wisatawan yang berkunjung kesana.

Tapi pihaknya belum menemukan tempat penukaran uang asing yang berada di wilayah pemerintahan Raja Ampat, sebab, belum ada money charger yang dikelolah oleh swasta murni.

Mantan Wakil ketua DPRD Kabupaten Raja Ampat ini menuturkan, untuk transaksi penukaran uang asing di Waisai baru dilakukan pada tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) BRI, BNI dan Mandiri.

“Saya kira tidak ada pengusaha yang menginvestasi tentang money charger itu, yang ada di Waisai adalah BUMN yang menangani penukaran uang asing, karena banyak wisatawan yang berkunjung ke Raja Ampat sehingga mereka butuh uang rupiah untuk digunakan tempat wisata” sahut Bupati, Faris Umalati menjawab pertanyaan awak media.

Bupati mempersilahkan pihak kepolisian untuk melakukan penyilidikan dan penyidikan terhadap money charger illegal bila ditemukan tersebar di Kabupaten Raja Ampat, ditindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebab pemda Raja Ampat sangat ketat melihat masalah investasi termasuk tempat penukaran uang asing.

Untuk mengantisipasi tersebarnya money charger illegal dari swasta murni jika ada di Raja Ampat, maka Pemerintah Daerah setempat akan melihat track recordnya serta persyaratan lainnya

“Yang menjadi indikator atau kategori kita, nanti kita lihat apakah dia punya cabang-cabang ada di seluruh indonesia gak, minimal itu menjadi rekomendasi, referensi untuk memberikan ijin operasional money charger berinvestasi di Raja Ampat” papar Bupati.(*)

Tinggalkan Komentar